Seriau,- Program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Riau baru satu tahun berjalan. Implementasi wajib belajar 12 tahun dengan digratiskannya biaya pendidikan, mendapat sambutan dari orangtua siswa dan Forum Komite(Forkom) SMA/SMK dan SLB Negeri se Provinsi Riau.

" Kami sebenarnya mengikuti apa yang menjadi keinginan Pemerintah Provinsi Riau memprogram wajib belajar 12 tahun. Forkom sudah mengevaluasi plus dan minusnya dari program tersebut dilapangan," kata Ketua Forkom SMAN/SMKN dan SLB Provinsi Riau. Ir. H. Delisis Hasanto, Selasa, (22/12) di Pekanbaru.

Plus minusnya pendidikan gratis, kata Delisis, disatu sisi sangat membantu siswa berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka tidak memikirkan biaya SPP atau iuran komite. Namun, disatu sisi, sekolah swasta banyak kekurangan siswa akibat banyak orangtua siswa yang memasukan anaknya ke sekolah negeri." Kami memaklumi keluhan dari SMA/SMK swasta yang kekurangan siswa. Bahkan ada sekolah swasta tutup akibat tidak mendapatkan siswa baru," terang Delisis

Ketika ditanya jika menghidupkan kembali iuran SPP, Delisis menjawab, Forkom setuju saja." Ya boleh boleh saja, kalau menghidupkan lagi iuran SPP bagi orangtua yang mampu. Kalau ada regulasinya, ya kenapa tidak. Sah sah saja," kata Delisis

Menurut Delisis, dengan mengratiskan biaya pendidikan baik orangtua kurang mampu (miskin) dan orangtua yang mampu (kaya) saat ini disama ratakan. Jika orangtua siswa tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung, pastilah mereka melanjutkan ke sekolah swasta. Namun, karena tak sanggup ke sekolah swasta, akhirnya anak tersebut putus sekolah." Inilah yang banyak kita temukan ditengah tengah masyarakat anak putus sekolah," katanya.

Kalau situasi sekarang ini, dana bersumber dari BOSNAS dan BOSDA hanya dipergunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan kegiatan sekolah. Sedangkan pengembangan sekolah dan peningkatan mutu prestasi, sekolah agak kesulitan." Kalau biaya sifatnya pengembangan kegiatan, tentu orangtua yang mampu bisa membantu dan orangtua yang kurang mampu tidak dibebankan," ujarnya.

Ditambahkan Delisis, kedepan perlu dievaluasi kembali program wajib belajar 12 tahun. Forkom siap duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan berkaitan dengan pendidikan gratis." Kita cari waktu yang tepat untuk duduk bersama membahas evaluasi pendidikan gratis ini," tutup Delisis (zal)