SeRiau - Keputusan pemerintah untuk menggratiskan biaya vaksin masyarakat mendapat sambutan positif dari Komisi IX DPR RI. Namun demikian, keputusan yang diumumkan Presiden Joko Widodo itu perlu mempertimbangkan beberapa hal.

"Biaya vaksin memang sudah seharusnya ditanggung negara. Namun sebelum bicara gratis, kita menekankan pada efikasi, kualitas, dan mutu vaksin yang akan digunakan," kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12).

Indonesia sendiri telah memilih vaksin dari Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma. Vaksin inilah yang menurut Mufida, harus betul-betul dijamin kualitasnya sebelum disuntikkan kepada masyarakat.

Vaksin, kata dia, harus memenuhi ketentuan WHO. Semua tahapan uji klinis dan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM dan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi harga mati.

"Artinya walau biaya vaksin ini di-cover oleh pemerintah (gratis untuk rakyat), tapi efikasi dan mutu vaksin harus yang terbaik. Ada banyak vaksin yang sedang dalam uji efikasi. Jadi, harusnya bisa diperbandingkan yang terbaik efikasinya dan paling telat atau sesuai spesimennya dengan masyarakat Indonesia," tandasnya. (**H)

Sumber: rmol.id