Pekanbaru,Seriau.com Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Edy Syarifuddin, menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pekanbaru yang digelar 15 Februari lalu, sebagai pilkada yang cacat. Statment yang disampaikannya itu, menyusul banyaknya kisruh yang terjadi baik sebelum maupun sesudah Pilkada digelar. Hal itu diketahuinya dari laporan para pendemo yang menamai dirinya Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (Gemppur) saat menggelar aksi di halaman Bawaslu Riau, Senin (20/02/17) siang. Selain melaporkan dugaan pelanggaran politik praktis yang dilakukan ASN, dia juga menerima laporan soal DPT ganda serta warga yang telah merekam KTP elektronik namun tidak bisa melakukan pencoblosan serta banyaknya pengaduan warga yang tidak mendapatkan undangan C6 saat digelar Pilkada Pekanbaru. "Banyak masyarakat tidak mencoblos dan tidak dapat C6. Ada namanya tidak masuk meskipun telah melakukan perekaman. Termasuk persoalan di salah satu TPS yang warganya hanya dapat 6 undangan C6. Ini cacat," tegasnya. Meskinya, kata Edy, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kota Pekanbaru, persoalan ini harus dikelola dengan baik termasuk melakukan pengawasan. Dia menilai, amburadulnya DPT itu dikarenakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU Kota Pekanbaru, menuai banyak masalah. "Sudah masuk dalam DPT kok nggak mendapatkan hak pilih. Kan tidak mungkin ada warga buat KTP tembak. Nama-nama masyarakat yang sudah merekam maupun yang sudah punya KTP elektronik harusnya dimasukkan dalam DPT," urainya. Termasuk, banyak masyarakat tidak mencoblos karena tidak dapat C6 dan mempersoalkan 13 ribu Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan dari Disdukcapil untuk memilih. "Suket yang dikeluarkan harusnya by name by address. Penggunaan suket, benar atau tidak sudah direkam. Karena peruntukkannya saat memilih dan dibutuhkan hanya saat Pilkada. Termasuk nama yang tidak masuk di DPT, harusnya segera diperbaiki," pungkasnya. (Tim)