17 Persen Rumah Tangga Miskin Belum Terima Bansos Pemerintah

  • Jumat, 25 September 2020 - 18:19:15 WIB | Di Baca : 1480 Kali

SeRiau - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan masih ada 17 persen rumah tangga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) apapun dari pemerintah. Padahal, pendapatan rumah tangga terus menurun di tengah pandemi virus corona.

Sementara itu, 90 persen rumah tangga miskin telah mendapatkan minimal satu bantuan dari program perlindungan sosial dan padat karya. Febrio menyebut realisasi ini sudah cukup baik meski masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan.

"Survei Juli dan Agustus, Agustus kami dapat bahwa hampir 90 persen dapat sedikitnya satu bantuan. Ini jauh membaik dibandingkan Mei," ucap Febrio dalam diskusi virtual Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN," Jumat (25/9).

Loading...

Sejauh ini, realisasi dari program perlindungan sosial baru 58 persen. Beberapa bantuan yang diberikan pemerintah, antara lain bantuan langsung tunai (BLT) pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, program keluarga harapan (PKH), subsidi listrik, dan bantuan produktif untuk UMKM.

Febrio juga menyatakan lebih dari 75 persen pekerja yang berhenti pada Mei lalu telah bekerja kembali. Dari total tersebut, sebanyak 70 persen kembali ke pekerjaan yang sama.

"Ini membuat harapan bahwa kuartal III 2020 akan membaik dibandingkan kuartal II 2020. Kuartal IV 2020 juga harapannya jauh lebih baik," jelas Febrio.

Namun, Kementerian Keuangan mencatat masih ada 24 persen rumah tangga yang kekurangan pangan. Selain itu, 25 persen rumah tangga tak dapat mengakses layanan kesehatan.

"Layanan kesehatan online hanya digunakan oleh 8 persen rumah tangga karena sebagian besar lebih memilih konsultasi tatap muka atau tidak tahu ada layanan online," ujar Febrio.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi virus corona. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.

Kemudian, pemerintah mengurangi dana penanganan pandemi virus corona tahun depan menjadi hanya Rp356,5 triliun. Dana itu akan digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, K/L dan pemda Rp136,7 triliun, dukungan untuk UMKM Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, dan insentif usaha Rp20,4 triliun. (**H)


Sumber: CNN Indonesia




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar