SeRiau - Sejumlah organisasi masyarakat besar di Indonesia perlu dpundang pemerintah untuk duduk satu meja membahas perihal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang belakangan mendapat penolakan.

“Diundang juga Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Komnas HAM RI, Gugus  Tugas Penanganan Covid-19, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pihak terkait di luar pemerintah,” kata anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

Hal itu dinilai penting untuk menepis anggapan publik perihal gelaran pilkada sebagai ambisi Jokowi agar anak dan menantunya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution menjadi kepala daerah.

Pembahasan bersama ormas besar juga penting untuk menyerap aspirasi masyarakat berkenaan dengan wabah Covid-19 yang siap mengancam masyarakat Tanah Air kapan pun.

“Pilkada itu hajat dan pesta rakyat. Tugas negara itu melindungi rakyatnya, menyelenggarakan perdamaian, ketenteraman, dan menghilangkan ketakutan. Bisa tidak tugas negara di atas direalisasikan dalam pilkada serentak Desember mendatang?” katanya.

Politisi asal Aceh ini juga mengingatkan Presiden Jokowi soal banyaknya petugas TPS yang meninggal dunia pada pemilu 2019 silam. Hal ini diharapkan tak kembali terulang.

“Presiden harus ingat bahwa pemilu lalu ada ratusan petugas penyelenggaran meninggal dan ribuan lainnya mengalami sakit dengan berbagai kategori, berat, sedang, dan sakit ringan,” tutupnya. (**H)

Sumber: rmol.id