Kampanye Pilkada Diusulkan via TVRI, Mencoblos Lewat Surat

  • Rabu, 23 September 2020 - 05:29:48 WIB | Di Baca : 1175 Kali

SeRiau - Lantaran Pemerintah dan DPR bergeming terkait desakan penundaan Pilkada 2020 akibat peningkatan kasus Covid-19, sejumlah teknis diusulkan untuk menyiasati kondisi pandemi. Di antaranya, kampanye lewat TVRI dan RRI, serta mencoblos via surat yang dikirim lewat pos.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung 9 Desember 2020.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut kampanye lewat media pemerintah itu dilakukan untuk mencegah kerumunan masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020.

Loading...

"Beberapa rekomendasi yang bisa kami sampaikan di sini untuk mengurangi terjadinya kerumunan, antara lain: menggunakan metode kampanye secara virtual. Kedua, Pemanfaatan fasilitas yang ada di daerah yang merupakan milik pemerintah pusat, misal TVRI dan RRI," ujarnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/9).

Ia mengaku sudah melaporkan sarannya ini ke Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Mendagri Tito Karnavian.

"Ini akan mengurangi terjadinya kerumunan," tutur Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.

Pihaknya juga memberikan sejumlah rekomendasi demi mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah wabah Covid-19.

"Pemerintah telah sepakat dengan Komisi II DPR RI untuk melanjutkan proses tahapan Pilkada [Serentak 2020]. Tentunya, ini semua harus kita amankan, ini merupakan kebijakan politik negara, sehingga kita semua harus all out, kerja keras untuk melakukan hal ini," ucap Doni.

Saran serupa sebelumnya disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, semua pihak juga harus bisa memanfaatkan media massa, media sosial, atau media konvensional dalam melaksanakan kegiatan selama tahapan pilkada kali ini.

"TVRI (dan) RRI yang sudah sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok ini dapat dimanfaatkan," kata Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

"Kami sarankan ada revisi PKPU mengenai untuk menghindari potensi kerumunan sosial yang tidak menjaga jarak," tutur eks Kapolri itu.

Terpisah, Kelompok relawan KawalCOVID19 meminta Pemerintah Indonesia meniru teknis gelaran pemilu di tengah pandemi di Singapura dan Amerika Serikat.

Inisiator KawalCOVID19 Elina Ciptadi menyarankan Indonesia meniru Pemilu Amerika Serikat yang menyediakan opsi pemilu lewat pos. Jika pemilih meminta hak memilih via pos, maka negara wajib melayaninya demi mencegah penularan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Kami tidak bisa melihat apakah ini kondisinya sudah aman atau belum, tetapi setidaknya di AS itu ada opsi menentukan pilihan melalui surat, vote by mail atau mail ballot," ucapnya.

Selain itu, Elina meminta ada kebijakan seperti di Pemilu Singapura yang menerapkan penjadwalan pencoblosan di TPS. Artinya, setiap pemilih punya jadwal berbeda untuk datang ke TPS. Sehingga, penumpukan massa bisa dihindari.

Tak ketinggalan, Singapura juga menanti kasus Covid-19 di tingkat komunitas turun lebih dulu sebelum memutuskan pencoblosan.

"Singapura menunggu kasus di komunitasnya itu rendah," kata dia, dalam konferensi pers 'Menunda Pilkada 2020', Selasa (22/9).

Menanggapi usulan penundaan Pilkada 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah pernah melakukannya.

"Pilkada ini sudah ditunda, dari yang semula dijadwalkan 23 September. Maka penundaan sudah pernah untuk jawab suara masyarakat yang ingin ditunda," kata Mahfud dalam siaran video yang diakses CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).

Untuk menyiasati kondisi pandemi, pihaknya tengah mematangkan opsi TPS keliling. (**H)


Sumber: CNN Indonesia




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar