SeRiau - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dinilai terburu-buru mengganti Kurikulum 2013. Kurikulum baru besutan Nadiem rencananya akan diluncurkan Maret 2021.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan belum semua guru memahami Kurikulum 2013, apalagi kurikulum 2013 sempat direvisi pada 2016.

"Tahun 2020 itu target Kemendikbud menggunakan kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. Faktanya 2019 itu masih banyak guru yang belum terapkan Kurikulum 2013. Bahkan banyak sekolah yang baru mulai menerapkan di tahun 2019 dan 2020," katanya, Senin (7/9).

Ia bercerita, sosialisasi Kurikulum 2013 dari Kemendikbud kepada guru dilakukan berjenjang sejak 2016. Teknisnya, pemerintah pusat memberikan pelatihan kepada guru terpilih untuk menjadi instruktur kurikulum nasional. Kemudian instruktur nasional mensosialisasikan kurikulum kepada guru di kabupaten/kota. Guru ini nantinya akan menjadi instruktur daerah yang bakal mensosialisasikan ke sekolah-sekolah.

Satriwan menilai teknis sosialisasi seperti ini sebenarnya efektif. Namun dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan semua guru dan sekolah sudah memahami dan mengimplementasikan Kurikulum 2013.

Menurutnya, Kemendikbud harus mengevaluasi Kurikulum 2013 terlebih dahulu sebelum memutuskan kurikulum baru. Ia mengaku hingga hari ini pihaknya tak tahu tolak ukur keberhasilan kurikulum 2013 dalam capaian pendidikan nasional.

Ia mengatakan sejumlah hal, seperti materi yang kerap diulang-ulang pada Kurikulum 2013 bisa menjadi bahan evaluasi. Namun bukan berarti kurikulum diganti lagi selang empat tahun direvisi.

"Wong baru tiga, empat tahun kok. Ini ada yang sering diomongin orang-orang itu ganti menteri, ganti kurikulum lagi. Sekarang terbukti lagi," katanya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin menilai kendala penetapan kurikulum baru, umumnya ada di pelatihan guru. Ia menduga kurikulum baru tidak akan menyelesaikan masalah jika pemerintah tidak membenahi kompetensi guru.

Ia mengatakan lemahnya pemahaman guru terhadap cara mengimplementasikan dan mengejar target kurikulum jadi kendala yang umum terjadi. Ini pun sama halnya dengan yang terjadi pada kurikulum 2013.

Setelah menetapkan kurikulum 2013, Kemendikbud di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengadakan uji kompetensi guru (UKG) secara nasional. Dengan harapan hasil UKG bisa dijadikan acuan pada pelatihan guru.

"Kemudian berhenti. Padahal uji kompetensi guru itu untuk menentukan pelatihannya seperti apa. Akhirnya ya sudah business as usual. Yang penting ngajar, kurikulumnya apa di kelas akan tetap sama," ujarnya.

Dengan pendakatan kurikulum baru yang diniatkan Nadiem, Totok menekankan pemerintah harus memastikan kemampuan guru bisa mencapai target yang diinginkan. Pada kurikulum baru, Nadiem ingin guru mengajar sesuai kemampuan siswa.

Kurikulum baru menuntut guru mengidentifikasi kemampuan masing-masing siswa dan memberikan bahan ajar yang sesuai. Artinya guru tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa pada satu kelas.

"Nah yang belum kita lihat, apakah guru mampu? Problem kita dari dulu itu pemahaman guru. Kita bilang kemampuan anak kita harus tahu satu-satu. Gurunya, kita tahu enggak kemampuannya?," lanjutnya.

Kemendikbud menganggarkan hingga Rp1 triliun untuk kurikulum baru. Rinciannya, Rp518,8 miliar untuk pelatihan dan pendampingan guru, Rp346,9 miliar untuk implementasi kurikulum di sekolah, dan Rp137,8 miliar untuk pengembangan kurikulum dan perbukuan.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman kurikulum baru akan ditetapkan tahun ajaran 2021/2022. Kurikulum 2013 masih boleh dipakai jika sekolah belum berkenan menggunakan kurikulum baru.

"Ada rencana [kurikulum baru] launching sekitar Maret 2021, dan mulai implementasi tahun ajaran baru 2021/2022," katanya, Jumat (4/9). (**H)

Sumber: CNN Indonesia