SeRiau - Pemerin pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri telah mengeluarkan izin belajar tatap sesuai zona daerah. Zona yang masih berisiko tinggi belum diberlakukan belajar jarak jauh dan sebaliknya zona dengan tingkat risikonya rendah dibolehkan sekolah tatap muka.

Diketahui bahwa daerah di Indonesia dibagi menjadi empat zona, yaitu zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Zona merah dan oranye merupakan zona dengan tingkat risiko tinggi sehingga masih dilarang untuk melakukan sekolah tatap muka.

Sedangkan zona kuning dan hijau merupakan zona dengan tingkat risikonya yang rendah, sehingga pemerintah pusat membolehkan untuk memberlakukan sekolah tatap muka. Namun, sekolah tatap muka itu harus seiizin dari pemerintah daerah.

Mengingat kondisi tersebut terlalu berat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sebuah solusi dengan mengeluarkan kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat tersebut, tidak semua muatan mata pelajaran diajarkan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi usai melakukan rapat virtual bersama Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri, Rabu (2/9/2020).

"Ini mungkin terlampau berat, nah ini juga ada satu solusi dari menteri pendidikan tentang kutikuy darurat. Artinya tidak semua mata pelajaran, misalnya matematika harus seratus persen diajarkan," ujar Ayat.

Menurutnya, ada mata pelajaran ini yang bisa dilakukan pengurangan-pengurangan muatan dari mata pelajaran tersebut. "Ada yang dia ini bisa pengurangan-pengurangan, bahkan ada yang 20 sampai 40 persen pengurangan muatan dari semua mata pelajaran di kurikulum 2013 itu," ulasnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta agar dinas pendidikan menyampaikan kepada para kepala sekolah terkait adanya kurikulum darurat tersebut. "Nah itu, kita minta kepada dinas pendidikan untuk menyampaikan kepada para kepala sekolah baik SD maupun SMP. Pakai saja kurikulum darurat itu," pintanya. (**H)