SeRiau - Keberadaan influencer di era digital seperti saat ini dinilai penting oleh pemerintah. Bahkan menurut orang istana, yakni Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman, influencer adalah ujung tombak demokrasi digital karena mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik.

Namun demikian, pernyatan tersebut dikritisi oleh politisi Demokrat, Taufik Rendusara. Menurutnya, yang dipersoalkan publik saat ini bukanlah keberadaan influencer di era demokrasi, melainkan lebih pada sikap pemerintah yang menggunakan jasa mereka dalam mengatasi pandemik Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

"Yang dipersoalkan masyarakat itu adalah melawan wabah virus corona ujung tombaknya pakai influencer. Itu namanya bukan demokrasi digital, tapi ketololan digital," kata Taufik di akun Twitternya, Senin (31/8).

Dewasa ini, terkuak bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 90 miliar untuk membayar jasa influencer. Namun sayangnya, dalam penanganan Covid-19, keberadaan influencer yang ditugaskan pemerintah dinilai tak efektif.

"Dan yang paling utama dipersoalkan masyarakat adalah pemerintahan Jokowi paling gampang melibatkan influencer untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh Pak RT," tandasnya. (**H)

Sumber: rmol.id