SeRiau - Institut for Essential Services Reform (IESR) menyoroti keterbukaan PT Perusahaan Listrik Negara dalam hal penghitungan tagihan listrik pelanggan.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai, kejadian lonjakan tagihan saat ini hampir mirip dengan kejadian tahun-tahun silam saat pelanggan kerap dikejutkan dengan membengkaknya tagihan saat awal tahun.

"Jadi tahun-tahun lalu kan PLN biasanya di awal tahun PLN sudah rekonsiliasi tagihan-tagihan yang belum tertagih di tahun sebelumnya," ucap Fabby seperti dilansir Kontan, Senin (8/6/2020).

Fabby mengatakan, PLN sejatinya perlu lebih terbuka seputar rincian penghitungan listrik agar pelanggan juga dapat mengetahui besaran konsumsi listrik masing-masing.

Menurut dia, kenaikan tagihan listrik di Juni 2020 bukan hanya disebabkan oleh kenaikan konsumsi selama kebijakan beraktivitas dari rumah melainkan juga aksi rekonsiliasi atas tagihan yang belum tertagih.

Di sisi lain, ia menyarankan agar PLN mengadopsi teknologi yang lebih maju untuk meteran listrik pelanggan.

"PLN perlu mengadopsi smart meter sehingga pencatatan lebih real time, dan pelanggan juga dimungkinkan mengecek konsumsi listriknya, menjadi edukasi bagi pelanggan," jelas Fabby.

Ia mengungkapkan, adopsi teknologi ini telah diterapkan di banyak negara. Persoalan pencatatan dinilai penting untuk menjadi perhatian. Tak jarang waktu pencatatan oleh petugas dilakukan pada waktu yang tidak konsisten alias tidak satu bulan penuh.

Hal ini membuat PLN ataupun petugas pencatat menggunakan sistem rata-rata untuk jangka hari yang tersisa dalam satu bulan. Ketika terjadi lonjakan konsumsi direntang waktu tersebut, sisa tagihan itulah yang direkonsiliasi di awal tahun.

"Semisal rekening keluar di tanggal 20 dalam bulan, petugas datang di tanggal 10, masih ada sisa hari akhirnya dipakailah sistem rata-rata," kata dia.

Di sisi lain, Fabby juga menilai perlu kesadaran pelanggan dalam penggunaan listrik sehari-hari agar lebih mengetahui besaran kWh penggunaan listrik masing-masing. (**H)

Sumber: KOMPAS.com