SeRiau - Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) angkat bicara terkait banyaknya keluhan masyarakat untuk sembako yang diterima dari bantuan sosial (Bansos) pemerintah yang dinilai sangat tidak layak.

Direktur Rekor, Abdul Rosyid Arsyad yang juga Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) menilai kualitas dan harga sembako tidak sebanding anggaran Kemensos persatu paket.

"Contoh satu jenis saja, misal harga persatu jenis bahan pokok yang masuk paket sembako bansos, yang dianggarkan Kemensos yakni seperti beras Rp 13.500 atau Rp 12.500. Namun saat sampai di masyarakat, ternyata itu beras yang harganya sekitar Rp 8.000 ribu sampai Rp 9.500," kata Rosyid melalui pesan tertulisnya, Senin (8/6).

Rosyid pun mempertanyakan, apa tidak ada dari Kementerian Sosial dan KPK yang menelusuri satu persatu kualitas dan harga satuan jenis paket sembako bansos yang berasal dari pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) yang memang perusahaan-perusahaan yang menggarap pelaksana pengadaan paket sembako bansos.

"Harusnya ada pihak dari Kementerian Sosial yang melakukan validasi data dan harga serta lokasi pembelian satuan jenis paket sembako sekaligus pengontrolan, pengecekan dan pengawasan terkait kualitas dan harga paket sembako bansos seperti beras, minyak goreng dan sarden," ujar Rosyid.

Rosyid menegaskan, seharusnya harga paket sembako tersebut sama atau tidak beda jauh yang dianggarkan dari Kementerian Sosial jika membeli langsung persatu jenis yang masuk paket sembako langsung ke pabrik atau distributor.

"Jangan sampai ada perusahaan yang bukan bidangnya di bahan pokok melakukan pengadaan bansos paket sembako Covid-9. Itu kan bisa dicek dari NIB dan izin usaha tertera bidang usahanya," ujarnya.

"Lebih baik disesuaikan saja anggaran persatu jenis bahan pokok paket sembako bansos Kemensos dengan harga beli ke pabrik atau distributor, itu anggaran paket sembako bansos dari Kemensos lebih besar dari harga pasaran bahan pokok yang dijadikan paket sembako," tegas Rosyid.

Maka dari itu, kata dia, agen dan toko-toko sembako sering dijumpai orang-orang yang ingin adanya permintaan bahan pokok yang order jumlah besar dan mencari persatu jenis bahan pokok yang masuk paket sembako bansos dengan harga belinya kurang wajar tidak sesuai anggaran paket sembako bansos dari Kementerian Sosial.

"Kami tidak mau dan jangan dijadikan kesempatan kongkalikong antar pihak demi mendapatkan dan bagi-bagi keuntungan sebesar-besarnya yang garap paket sembako bansos Covid-19 dari Kementerian Sosial disaat kondisi keuangan masyarakat sedang kesusahan di masa pandemi virus corona ini," katanya.

Rosyid berharap, KPK juga harus gerak cepat kalau memang ditemukan adanya penyelewengan terhadap anggaran Bansos dari Kementerian Sosial agar sesuai sampainya tepat sasaran.

"Dan sesuai nominal uangnya yang dianggarkan dari Kementerian Sosial. Baik berupa dana atau sembako bansos. Maka pelakunya harus segera ditangkap," tutupnya. (**H)

Sumber: rmol.id