SeRiau - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan impor alat kesehatan (alkes) Indonesia yang sangat besar bisa menjadi peluang para mafia. Menanggapi itu, KPK menegaskan bakal menindak tegas pihak-pihak yang 'bermain' dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanganan virus Corona (COVID-19).

"KPK juga akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa, terutama terhadap kebutuhan alkes, terlebih untuk situasi sekarang ini," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Ali menegaskan KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa terkait penanganan COVID-19. Untuk itu, KPK, kata Ali, akan menindaklanjuti setiap laporan terkait adanya dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa penanganan Corona.

"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada Pengaduan KPK dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," sebutnya.

Sebelumnya, Erick Thohir buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan. Hal itu terjadi karena impor alat kesehatan Indonesia sangat besar.

Erick mengatakan, saat ini Indonesia masih 90 persen impor alat kesehatan dari luar negeri. Menurutnya, itu bisa menjadi peluang bagi mafia-mafia alat kesehatan yang memanfaatkan momen tersebut.

"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga tadi, alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor," kata Erick melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis (16/4).

"Kalau kita tidak gotong-royong, tidak bangun bangsa kita dengan diri sendiri, memang bangsa lain peduli? Kita yang harus peduli pada bangsa kita. Jangan semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus, akhirnya kita terjebak short term policy. (Impor alat kesehatan) didominasi mafia, trader-trader itu, kita harus lawan dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan itu," lanjutnya. (**H)

Sumber: detikNews