SeRiau - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Argo menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi rilis LBH Pers yang menyebut bahwa polisi paling banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2019.

"Kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang itu tidak dibenarkan oleh UU, yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya nanti akan kita klarifikasi," ujar Argo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Menurut Argo, pihaknya akan melakukan pendalaman apabila menerima laporan terkait dugaan kekerasan aparat.

Argo menuturkan, pihaknya akan mengklarifikasi kebenaran kejadian, lokasi, saksi, hingga barang bukti.

Nantinya, apabila oknum tersebut terbukti melakukan kesalahan, ia mengatakan bahwa Polri sudah memiliki mekanisme pemberian hukuman.

"Misalnya ada kesalahan anggota pun apakah bisa sidang etik, juga ada sidang disiplin, maupun sidang pidana umum, ada semua," ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudi mengatakan, tindak kekerasan terhadap jurnalis pada 2019 paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian.

Menurut Ade, hal itu terlihat dari cara aparat mengamankan aksi unjuk rasa terutama di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kenapa kemudian terbesar adalah aparat Kepolisian, karena ini terkait bagaimana Kepolisian mengamankan demostrasi," Kata Ade di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Ade mengatakan, dalam aksi di Jakarta cukup banyak korban akibat tindak kekerasan yang dilakukan polisi.

Terutama saat aksi unjuk rasa terkait hasil Pemilihan Presiden 2019 dan unjuk rasa pengesahan RUU KUHP.

Setidaknya ada 33 aparat yang diduga melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

"Di Jakarta cukup banyak korban terkait dengan peliputan aksi demonstrasi aksi RUU KUHP, terkait dengan waktu itu demonstrasi Bawaslu itu juga cukup banyak," kata dia. (**H)

Sumber: KOMPAS.com