SeRiau - Pada awal tahun 2020 ini KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs langsung menggebrak. Gebrakan KPK ditandai dengan gelaran operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

OTT terhadap Saiful ini adalah yang pertama setelah Firli Bahuri cs dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2019 lalu. Indonesia Corruption Watch (ICW) diketahui menilai bahwa KPK berada di tahun terburuk.

"Ini adalah tahun kehancuran KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," kata peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam acara Diskusi Catatan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch: Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang 'Baik' di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019).

OTT perdana Firli cs sendiri digelar di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (7/1/2020). Selain Saiful, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain yang belum diketahui latar belakangnya.

"Benar. KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi.

Firli menyebut OTT Saiful terkait proyek pengadaan. Tentu saja terkait proyek pengadaan di Pemkab Sidoarjo.

"Terkait pengadaan barang dan jasa," ucap Firli.

Para pihak yang terjaring OTT KPK kemudian digelandang ke Polda Jatim. KPK melakukan pemeriksaan intensif di sana.

"Saat ini KPK kerja sama dengan Polda Jatim. Untuk pemeriksaan awal dilaksanakan di Polda Jatim," terang Firli.

Pihak-pihak yang terjaring OTT KPK tiba di Polda Jatim pada Selasa (7/1) sekitar pukul 23.26 WIB. Terdapat tiga orang yang digiring ke Polda Jatim, dua laki-laki dan seorang perempuan. Namun saat itu, tidak terlihat sosok Bupati Sidoarjo.

Firli sendiri belum memberikan penjelasan detail mengenai OTT yang menjerat Saiful. Dia mengatakan perihal OTT politikus PKB itu akan disampaikan secara resmi hari ini.

"Besok kita jelaskan para pihak yang terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut," ujar Firli. (**H)

Sumber: detikNews