SeRiau - Menteri Pertahanan era Kabinet Kerja Ryamizard Ryacudu mengklaim sudah menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) dari impor. Sebaliknya, pengadaan dilakukan dari industri dalam negeri.

Klaim ini disampaikan Ryamizard menanggapi perintah Jokowi yang baru saja disampaikan ke jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk ke Menteri Pertahanan baru Prabowo Subianto yang menggantikannya.

"Loh saya dari dulu begitu, kan saya laksanakan itu dari dulu. Ya harus dari industri dalam negeri, dulu saya kan tidak pernah beli dari luar negeri," ucap Ryamizard usai menghadiri acara bedah buku di kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Sabtu (23/11).

Ia juga mengklaim tidak pernah hanya berorientasi proyek dalam melakukan pengadaan alutsista di era kepemimpinannya. Pemenuhan kebutuhan alutsista sepenuhnya dilakukan atas dasar kebutuhan.

Lebih lanjut, Ryamizard menekankan pengadaan alutsista sejatinya memang tidak perlu berorientasi proyek, namun lebih ke ketegasan pelaksanaan yang dipimpin oleh seorang menteri.

"Saya tidak berorientasi proyek, tapi lebih ke orangnya, 'the man behind the guns', tergantung orangnya. Jadi tidak ada [pengadaan hanya sesuai proyek]," katanya kepada CNNIndonesia.com secara terpisah.

Di sisi lain, ia enggan menanggapi bagaimana pola penggunaan anggaran alutsista di era kepemimpinan Prabowo. "Saya jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain, ya masing-masing saja kebijakannya," ujar dia.

Sebelumnya, kepala negara ingin pemenuhan kelengkapan alutsista tidak melulu ditutupi dari aktivitas impor. Ia berharap Indonesia bisa memenuhi kebutuhan alutsista dari industri dalam negeri sendiri.

Pasalnya, impor alutsista akan menambah beban neraca perdagangan yang tengah dirundung defisit. Untuk itu, perlu ada peta jalan pembangunan industri persenjataan dari hulu ke hilir di dalam negeri.

Bahkan ia ingin pengembangan industri persenjataan bisa digencarkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga swasta. Selain itu, ia ingin agar pemenuhan alutsista nasional tidak hanya berorientasi pemenuhan proyek pengadaan saja.

"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Setop yang seperti itu," ucapnya.

Tak ketinggalan, mantan wali kota Solo itu juga ingin penggunaan alutsista dilakukan secara dinamis. Ia meminta jangan sampai Indonesia menggunakan alutsista yang ketinggalan zaman.

"Ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," katanya.

Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bakal segera meninjau ulang berbagai proyek pengadaan alutsista sesuai instruksi Jokowi. Tujuannya, agar pemenuhan dilakukan sesuai kebutuhan, tidak ada kebocoran anggaran, hingga penyimpangan dan penyelewengan dalam bentuk lain.

"Akan kami review semua, beliau [Jokowi] sangat tegas kepada saya. Ini uang rakyat, dari pajak. Kita cek lagi harga, teknologinya tepat atau tidak dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," katanya. (**H)

Sumber: CNN Indonesia