SeRiau- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam waktu dekat akan menjadwalkan seleksi terbuka atau assessment bagi pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menanggapi Hal ini,  Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi, berharap, Wali Kota Pekanbaru menempatkan pejabat secara profesional dan transparan, sesuai kebutuhan dan melihat latar pendidikan.

"Assesment yang mau dilakukan jangan seremonial. Sudah banyak buktinya para pejabat dalam hal ini kepala dinas di Pekanbaru yang kita nilai gagal dalam mejalankan visi misi Wali Kota," cetusnya saat ditemui di gedung Balai Payung Sekaki, Rabu (25/9/2019).

Ia meminta, selain dilakukan secara transparan, pemerintah bisa melibatkan akademisi dan media massa. Sehingga kemampuan calon pemimpin bisa terseleksi secara maksimal dan profesional dengan melibatkan pihak luar.

"Ini satu terobosan dalam menunjuk pejabat. Kita tidak akan kritisi yang aneh-aneh di DPRD. Tapi tentunya pemerintah setempat juga harus bersikap sesuai aturan," tuturnya.

Disentil di satuan kerja mana yang dinilai layak dilakukan evaluasi, Calon Wakil Ketua DPRD Pekanbaru ini menyebut, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Kita nilai dua pos ini sudah sangat perlu ditempatkan pejabat yang ahli. Banyak target dari dua instansi ini tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengganti pejabatnya," tegasnya. (***)