SeRiau - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjawab tuduhan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laody M. Syarif yang menyebut dirinya ingkar janji akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU KPK.

Yasonna menjelaskan kronologi peristiwa awal kejadian itu. Ia mengatakan dirinya dihubungi oleh Ketua KPK Agus Raharjo untuk bertemu langsung membahas revisi UU KPK. Lantas, pertemuan itu pun berlangsung antara empat perwakilan KPK, di antaranya Agus dan Laode M Syarif ikut di dalamnya.

Saat pertemuan berlangsung, Yasonna menegaskan bahwa dirinya sudah menjelaskan poin-poin daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU KPK itu kepada perwakilan KPK.

"Jadi saya katakan yang poin-poin itu kepada beliau, inilah poin-poinnya [revisi]," kata Yasonna di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (18/9).

Melihat pemaparan itu, Yasonna menilai para perwakilan KPK itu ingin terlibat lebih lanjut dalam pembahasan revisi peraturan tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan 'bola' revisi UU KPK kini sudah bukan berada di tangan pemerintah, melainkan di DPR.

"Makanya saya sarankan tulislah surat ke DPR. Dan kemudian pimpinan KPK menulis surat ke DPR," kata dia.

Setelah itu, Yasonna lantas bertanya kepada pihak DPR mengenai surat yang dilayangkan KPK kepada DPR terkait revisi UU KPK tersebut. Alhasil, Badan Legislasi DPR, kata Yasonna, hanya menjawab bahwa pembahasan RUU itu sudah pernah dibahas bersama KPK saat rapat kerja.

"Jadi ini sudah masuk Panja dan kita menerima DIM pemerintah. Saya kan enggak bisa memaksakan kepada Baleg kan. Saya ingatkan ada surat dari pimpinan KPK," kata dia.

Sebelumnya, Laode mengatakan Yasonna ingkar janji terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Laode mengatakan Yasonna sebelumnya berjanji akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas itu.

"Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Laode, Rabu (18/9). (**H)

Sumber: CNN Indonesia