SeRiau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin ada tindakan tegas bagi warga negara asing (WNA) yang terlibat demonstrasi di Papua. Moeldoko pun mengingatkan para WNA untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Saya pikir kalau itu terjadi harus ada tindakan yang tegas. Negara berdaulat, jangan main-main di negara berdaulat," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Moeldoko juga mengingatkan agar negara berhati-hati dalam menangani para WNA yang terlibat demonstrasi.

"Harus hati-hati karena ini terkait dengan kewarganegaraan dan negara yang bersangkutan. Jadi akan dilihat dengan baik langkah tindakannya, pasti tidak ingin negara berdaulat dikotori oleh orang-orang seperti itu" ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Wiranto mengatakan saat ini pemerintah melakukan pembatasan warga negara asing (WNA) ke Papua. Wiranto mengatakan pembatasan berkaitan dengan situasi keamanan di Papua.

"Untuk sementara kan sebentar aja kita akan membatasi. Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan, dan sebagainya," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Pada Senin (2/9) lalu, Kantor Imigrasi Sorong mendeportasi 4 warga negara (WN) Australia. Para WNA itu diduga ikut dalam aksi 'Papua Merdeka' di Sorong, Papua Barat.

"Kantor Imigrasi Kelas II Sorong telah melakukan pendeportasian terhadap 4 (empat) orang Warga Negara Australia yang diduga turut serta dalam aksi unjuk rasa OAP yang bertujuan untuk menuntut kemerdekaan Papua di depan Kantor Wali Kota Sorong," kata Kasubbag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Sam Fernando dalam keterangannya, Senin (2/9). (**H)

Sumber: detikNews