SeRiau - Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan ingin berkomunikasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kebijakan perombakan jajaran di BUMN. 

Ngabalin menyebut Istana memiliki kepentingan untuk menjelaskan ke publik terkait perombakan di perusahaan plat merah.

"Nanti saya mau cek karena saya tadi berharap bisa berkomunikasi dengan Ibu Rini. Karena memang ini menjadi konsumsi dan kepentingan Istana menyampaikan kepada publik terkait perombakan direksi (BUMN)," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/8).

Ngabalin ingin mengetahui apakah keputusan yang diambil Rini muncul lebih dulu, sebelum adanya imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang melarang anak buahnya merombak posisi Dirjen maupun Direksi BUMN sampai Oktober 2019.

Menurutnya, tidak mungkin Rini tak mengikuti imbauan Jokowi di dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu.

"Tetapi saya percaya tidak mungkin Menteri BUMN bisa tidak sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden, itu tidak mungkin, tidak mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, Ngabalin menyayangkan sikap mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Suprajarto yang menolak pengangkatan sebagai direktur utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menurutnya, tak seharusnya Suprajarto menyampaikan ke publik penolakannya.

"Ya tapi itu tidak lazim dalam institusi kelembagaan BUMN, tidak lazim beliau menyampaikan pernyataan keluar," tuturnya.

Sebelumnya, Suprajarto ditunjuk menjadi Dirut BTN menggantikan pejabat sebelumnya, Maryono. Hal itu diputuskan Kementerian BUMN mewakili pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN.

Suprajarto menolak keputusan Rini, hingga akhirnya mengundurkan diri sebagai pucuk pimpinan bank pelat merah. Alasannya, dia tak pernah diajak bicara terkait keputusan tersebut.

Tak Hanya BRI

Selain merombak direksi BRI dan BTN, Rini juga mengubah posisi di jajaran komisaris PT PLN (Persero). Selaku pemegang saham seri A dwiwarna PLN, kementerian BUMN menunjuk Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati sebagai komisaris perusahaan.

Pengangkatan Sumiyati dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan yang digelar di kantor Kementerian BUMN pada Jumat (30/8) hari ini.

Sumiyati menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Rionald Silaban. Pada pekan ini, Rionald diangkat sebagai anggota dewan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sementara itu, pemerintah masih belum menetapkan direktur utama definitif perusahaan listrik negara. Saat ini, posisi orang nomor satu PLN diduduki oleh Sripeni Inten Cahyani selaku pelaksana tugas direktur utama.

Jokowi telah menginstruksikan para menteri untuk tak mengeluarkan kebijakan dan merombak jabatan strategis sampai Oktober 2019 dalam Sidang Kabinet awal bulan ini.

Jabatan strategis yang dimaksud antara lain direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga posisi direktur jenderal atau yang setingkat.

"Para menteri diimbau untuk, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (**H)

Sumber: CNN Indonesia