SeRiau- Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru, menggelar aksi di Depan Mapolda Riau, Kamis (29/08/19). Aksi ini ditujukan terkait banyaknya praktik-praktik liar di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Sekretaris MPC PP Pekanbaru, Mustakim, dalam aksinya menjelaskan, ada 3 poin yang harus menjadi perhatian buruk di Pemko Pekanbaru. Salah satunya adalah manajemen yang buruk dari sistem tata kelola perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru. 

"Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Parkir seharusnya bisa menjadi andalan di kota ini, tapi justru carut marut pengelolaan parkir yang diperlihatkan," ucapnya.

Menurutnya, pernyataan Walikota Kota Pekanbaru, Firdaus MT beberapa waktu yang lalu tentang sektor parkir adalah Primadona Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Pekanbaru hanyalah omongan penyampaian belaka yang tidak bisa dibuktikan oleh Dishub Pekanbaru.

"Ironisnya lagi apa perintah atasan terkesan tidak di gubris oleh Dishub. Seharusnya, Kadishub Kota Pekanbaru dalam hal ini sudah selayaknya di copot karena terbukti tidak membawa prestasi yang baik dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru," pintanya.

Bahkan, pihaknya mengancam, akan mengambil peran jika tata kelola parkir tidak dilakukan secara profesional oleh Dishub Kota Pekanbaru. 

"Jika ini tidak segera diatasi maka jangan salahkan kami Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila akan mengambil peranan dalam menata kelola parkir yang ada di Kota Pekanbaru," tegasnya.

Dilain hal, pihaknya juga menyoroti persoalan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) proyek yang ada di Pemko Pekanbaru serta segala perizinan yang dikeluarkan oleh  Muhammad Jamil (Kepala DPM PTSP).

“Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila sangat khawatir dan sangat terganggu dengan adanya dugaan-dugaan praktek KKN didalam tubuh Pemerintah Kota Pekanbaru," terangnya.

Dia membeberkan, banyak oknum-oknum ASN yang ingin merusak jalannya Pemerintahan Kota Pekanbaru. Bahkan kata Mustakim, mereka saat ini masih menikmati jabatan-jabatan manis yang basah. 

"Pelayanan-pelayanan publik di Kota Pekanbaru saat ini rentan terjadinya praktek korupsi, penyuapan dan adanya oknum-oknum yang menjadi beking dalam proses pengurusan perizinan," bebernya.

Bahkan sebutnya, beberapa waktu yang lalu dalam sidang Komisi Informasi Publik (KIP) terungkap bahwa perizinan reklame (Billboard) di Kota Pekanbaru ternyata bermasalah, sebelumnya terungkap hotel-hotel tidak memiliki IMB, amdal, dan perizinan lainnya. 

"Kami meminta Kapolda Riau dan Kejati Riau untuk melakukan pemeriksaan atau Audit Aliran Dana terhadap rekening atau ATM milik M. Yasir yang merupakan saudara dari M. Jamil yang diduga menjadi perantara uang-uang panas proyek dan perizinan di Kota Pekanbaru," cetusnya.

Hiburan malam juga harus menjadi sorotan, katanya lagi, hal ini tidak sesuai dengan slogan Pemko Pekanbaru yang madani karena tidak lagi mengedepankan nilai-nilai Agama dan tidak terpuji.

"Kalau ada tempat hiburan yang melanggar harus diberi sanksi, harus dicabut izinnya. Tidak ada ada kata ampun untuk pengelola hiburan yang nakal," pungkasnya. (***)