SeRiau - Indonesia saat ini telah jauh berlari dari nilai luhur bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

Demikian disampaikan Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Prof. Din Syamsuddin dalam acara sarasehan bertajuk "Muhasabah 74 Tahun Kemerdekaan RI" di Kantor CDCC, Jalan Warung Jati Timur, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Tema ini diangkat lantaran bertepatan dengan hari lahir Indonesia yang jatuh besok 17 Agustus 2019. Dalam kesempatan tersebut, Din Syamsuddin memberikan evaluasi, introspeksi, retroveksi dan proyeksi Indonesia ke depan.

"Dari percakapan itu banyak sekali hal penting. Dan disepakati bahwa kehidupan nasional Indonesia terakhir ini harus diakui mengalami deviasi distorsi dan disorientasi dari cita-cita nasional," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Din Syamsuddin menilai saat ini telah terjadi pergeseran dari cita-cita nasional yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa terdahulu lewat pembukaan UUD 1945.

"Namun kita hanya berhenti pada klaim-klaim Pancasila, 'aku Pancasila, kami Pancasila', tapi kita tidak mengamalkan Pancasila itu sendiri," tambahnya.

Menurutnya, banyak orang yang mengklaim perihal Trisakti Bung Karno mengenai berdaulat secara politik; berdikari secara ekonomi; dan berkepribadian secara sosial budaya. Namun itu hanya sebatas klaim.

"Kita berhenti pada klaim, tapi sesesungguhnya kita memanipulasi pada klaim itu sendiri," papar Din Syamsuddin.

Din pun mencontohkan bagaimana kondisi ekonomi nasional yang tengah carut-marut dan jauh dari penerapan sila kelima Pancasila.

"Sistem ekonomi kita jauh panggang dari api, tidak ada kesejahteraan keadilan, yang ada adalah kesenjangan, yang ada tak keadilan, tak meratakan. Begitu pula sistem politik kita, jika dikaitkan dengan sila keempat, jauh panggang dari api," terangnya.

Oleh karenanya, lewat sarasehan ini, Din Syamsuddin mengajak masyarakat untuk merenung 74 tahun kemerdekaan Indonesia, dan berpegang teguh pada norma Pancasila sertai nilai-nilai dasar UUD 1945.

"Tapi jangan hanya dikatakan, jangan hanya lips servis, tapi harus nyata dilaksanakan dan menjadi bagian dari strategi nasional kita, menjadi kebijakan bagi pemerintah. Saya khawatir kalau nanti kita berhenti kepada klaim yang akan terjadi manipulasi terhadap Pancasila yang tidak kita sadari," tutupnya. (**H)

Sumber: rmol.id