SeRiau - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menekankan pentingnya Joko Widodo sebagai presiden terpilih, menunjukkan kepada publik bahwa dirinya punya otoritas penuh dalam pembentukankabinet di periode keduanya.

Hal itu menanggapi sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, yang terang-terangan meminta jatah menteri.

"Presiden harus menunjukkan kepada publik punya otoritas dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," kata Arya saat ditemui seusai menjadi pembicara diskusi di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Ia menjelaskan, manuver-manuver politik dari pimpinan partai koalisi Jokowi belakangan ini merupakan bukti Jokowi belum sepenuhnya memegang kendali dalam pembentukan kabinet.

Arya mencontohkan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang secara terang-terangan tak ingin partainya hanya dapat empat kursi menteri di kabinet jilid II Jokowi. Megawati ingin partainya mendapat lebih banyak kursi menteri.

Hal itu diutarakan Megawati dalam kongres PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019).

"Itu saja cukup besar sehingga kalau lebih dipenuhi oleh Presiden, maka akan mengorbankan janjinya soal membentuk kabinet dari kelompok profesional," kata dia.

Selain itu, apabila partai ada yang meminta jatah menteri terlalu banyak, berisiko terhadap keseimbangan internal koalisi pendukung Jokowi.

Jokowi juga akan direpotkan dengan urusan negosiasi jatah menteri ke partai-partai pendukungnya.

"Kalau terlalu besar itu akan merepotkan Presiden karena Presiden harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain. Kalau tidak cukup dikendalikan saya kira akan ganggu kinerja pemerintah," ungkap dia.

Arya berharap Presiden bisa memberikan sinyal yang tegas ke partai koalisi soal bagaimana rancangan kabinet yang sebenarnya ia inginkan.

"Entah dia akan membentuk kabinet profesional atau kabinet yang memberikan akomodasi kepada partai, tapi intinya menurut saya adalah Presiden harus memberikan sinyal bahwa kendali soal pembentukan kabinet ada di tangan Presiden," katanya. (**H)

Sumber: KOMPAS.com