SeRiau - Partai Gerindra menyatakan tidak memiliki khawatir ihwal kemungkinan kehilangan dukungan dari sejumlah kelompok Islam yang dulu mendukung di Pilpres 2019, usai Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Stasiun MRT Lebak Bulus, pagi tadi.

Sebelumnya, juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menyebut pihaknya bakal menggelar Ijtimak Ulama jilid IV untuk menentukan sikap politik, apakah menjadi oposisi atau tidak. PA 212 merupakan satu di antara sejumlah kelompok islam yang mendukung Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Ahmad Riza Patria, Ijtimak Ulama IV dilakukan bukan lagi dalam rangka mendukung capres, melainkan untuk kebaikan kepentingan rakyat.

"Tentu kalau ada ijtimak lagi, ijtimak itu kan bukan dalam rangka ke depan bukan dukung-mendukung pilpres, tentu ijtimak ke depan itu lain lagi, bisa saja ijtimak disepakati menyikapi perkembangan-perkembangan belakangan ini," ujar Ahmad Riza saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (13/7).

"Mungkin juga akan memberi masukan kepada pemerintah; mengoreksi," tambahnya.

Riza menuturkan Gerindra tidak bisa mengintervensi dan memaksa ulama dalam menentukan sikap. Partai Gerindra, imbuhnya, akan menghormati dan menghargai apa pun keputusan para ulama dari Ijtimak jilid IV.

"Ulama punya sikap, pendapat, pendirian sendiri," ucap dia.

Riza meyakini keputusan yang dihasilkan oleh para ulama nantinya akan mengakomodir kepentingan rakyat. Oleh karena itu, Partai Gerindra, menurut dia, tidak takut akan kemungkinan kehilangan dukungan.

"Pasti sikap yang baik, bijak untuk kepentingan banyak orang, negara, rakyat dan umat, kita akan hormati dan hargai," tukas dia.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut dukungan kelompok Islam kepada Prabowo Subianto tidak akan hilang kendati ada rekonsiliasi.

"Saya kira sejauh ini tidak, kelompok Islam masih mendukung (Prabowo). Kalau saya membaca mereka tetap mendukung Prabowo," ujar Adi Prayitno kepada CNNIndonesia.com.

Adi menjelaskan kelompok Islam masih memerlukan kendaraan politik guna menyampaikan ide atau gagasan politiknya. Oleh sebab itu, mereka, kata Adi, perlahan-lahan akan menerima rekonsiliasi ini.

"Kelompok Islam butuh sandaran untuk penetrasi politiknya. Penetrasi dalam bentuk menyampaikan ide, gagasan politiknya," kata Adi.

Terpisah, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menganggap tidak ada yang spesial dari pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Pertemuan itu menurutnya, biasa saja.

"Pertemuan yang biasa-biasa saja, layaknya sering terjadi di dunia perpolitikan. Terkesan 01 tampak cerah bahagia," kata Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Yusuf tidak mengatakan dirinya setuju atau tidak dengan sikap Prabowo yang mau bertemu dengan Jokowi. Dia mengatakan bahwa itu sepenuhnya hak Prabowo.

"Itu adalah hak dia," kata Yusuf.

Yusuf mengaku sudah sejak lama memprediksi Jokowi dan Prabowo bakal bertemu usai gelaran Pilpres 2019. Dia bicara demikian setelah melihat gelagat orang-orang di tingkat elite.

Meski begitu, Yusuf mengaku tidak pernah ikut campur mengenai pertemuan Jokowi dan Prabowo sejak masih berupa rencana. 

Dia mengklaim tetap menjaga jarak meski memiliki kedekatan dengan Prabowo selama Pilpres 2019 lalu.

"Kami tidak pernah membatasi atau ikut campur terlalu dalam, bebas setiap kelompok dan kawan mengambil jalannya masing," kata Yusuf. (**H)

Sumber: CNN Indonesia