SeRiau - Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti tak puas dengan keputusan dipindahkannya mantan Ketua DPR Setya Novanto ke Lapas Gunung Sindur. Menurut Bivitri, hal tersebut tak menyelesaikan akar masalah.

"Harusnya, menurut saya, memang Pak Jokowi tegas dong melalui Menkum HAM dan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Tidak boleh ada lagi yang seperti itu," tegas Bivitri usai sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Bivitri mendesak Pemerintah menjatuhkan sanksi administratif dan sosial kepada oknum lapas, baik yang sengaja atau tak sengaja mengeluarkan Novanto. Meski demikian, Bivitri menghargai keputusna tegas dari pihak lapas yang telah memindahkan Novanto ke Lapas Gunung Sindur.

"Bahwa Pak Setyo Novantonya dipindah ke Gunung Sindur, itu upaya yang tidak menyelesaikan masalah. Jika di sebut menyelesaikan masalah, tapi tidak sampai ke akar masalah. Akar masalahnya adalah di Kepala Lapasnya, juga harus tidak ditindak tegas," ucap Bivitri.

Bivitri menuturkan tindakan tegas untuk oknum lapas itu harus dipublikasikan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat tahu Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini.

"Ditindak tegas dan diumumkan kepada masyarakat. Jadi kita tahu ada yang dilakukan secara tegas oleh Pemerintah. Kan aturan undang-undangnya sudah jelas, nggak boleh, kalau ada yang menyimpang, dipecat. Harus ada sanksi administratif dan sanksi sosial, diumumkan," kata Bivitri.

Pakar hukum tata negara dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, juga sepakat dengan pandangan Bivitri. Veri mengatakan Pemerintah harus memperberat sanksi bagi oknum lapas, karena kejadian narapidana koruptor pelesiran terjadi berulang kali.

"Saya pikir soal penanganan Lembaga Pemasyarakatan, kan sudah beberapa kali menimbulkan masalah. Khusus untuk para koruptor itu banyak sekali masalah. Kita ingat kasus napi koruptor ada yang nonton pertandingan tenis," ujar Veri usai diskusi.

Narapidana koruptor yang disinggung Veri adalah Gayus Tambunan. Kisah Gayus ini memang penuh kontroversi, mulai dari pergi ke Singapura, nonton pertandingan tenis di Bali, hingga yang terakhir makan di restoran.

"Di Sukamiskin itu banyak sekali bukti-bukti yang berkembang di masyarakat, koruptor di Sukamiskin banyak sekali yang keluar. Nah menurut saya salah satu yang sangat penting adalah memperberat sanksi bagi aparat yang terlibat," ucap Veri.

Veri menilai selama ini penanganan oknum lapas yang terlibat dalam kegiatan pelesiran narapidama kasus korupsi, menguap begitu saja. Tak jelas akhir ceritanya.

"Selama ini kan hal-hal yang seperti ini kan hilang, menguap begitu saja. Oknum-oknum yang diberi sanksi pun kadang cuman sebentar, besoknya diberi jabatan lagi," tutur Veri.

Dia mencontohkan bentuk memperberat sanksi bagi oknum yang terlibat semisal kepala kanwil.Kemenkumham setempat dipecat atau diminta mengundurkan diri.

"Menurut saya sanksinya harus lebih tegas, kalau bisa kanwilnya diminta berhenti atau mengundurkan diri," tandas Veri.

Sebelumnya Novanto kepergok pelesiran ke toko bangunan yang berada di Padalarang. Dalam foto yang beredar, Novanto tampak mengenakan kemeja lengan pendek, kepalanya memakai topi hitam dan wajahnya ditutup masker. 

Dalam foto itu, Novanto tampak berbincang dengan seorang wanita berjilbab yang tengah menenteng tas berwarna merah. (**H)

Sumber: detikNews