SeRiau - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin memberikan pernyataan kemenangan paslonnya padaPilpres 2019. Ketua Harian TKN, Moeldoko mengatakan, TKN memang memiliki hak untuk menyatakan hal tersebut berdasarkan data quick count yang diselenggarakan lembaga survei yang kredibel.

"Sebagai calon tidak boleh mengatakan itu (klaim kemenangan), tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan. Hak kami untuk mengumumkan," tukas Moeldoko di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (19/4).

Moeldoko menegaskan, pernyataan kemenangan ini penting untuk segera disampaikan kepada masyarakat, terutama pada pendukung Paslon 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurutnya, hal ini dapat memberikan keyakinan kepada para pendukung, serta menangkal pernyataan yang tidak benar. "Sehingga satu suara dengan mereka, jangan sampai nanti mereka menunggu, kapan dan seterusnya. TKN malam ini membuat keputusan, pernyataan. Itu kira-kira urgensinya," ujar Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, pernyataan ini juga agar para pendukung dapat melakukan syukuran atau perayaan.

"Syukuran sudah banyak yang minta izin kepada saya. Besok sudah ada syukuran dari alumni SMA Jakarta, ada juga syukuran dari relawan-relawan lain. Dan itu hak mereka untuk merayakan dan sangat bagus karena memang kita merasa menang," ia mengakhiri.

Hasil quick count sejumlah lembaga survei menyatakan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf atas Prabowo-Sandi dengan selisih 9-10 persen suara. Sementara CapresPrabowo Subianto juga mengklaim kemenangan dengan angka 62 persen berdasarkan data real count internal mereka yang dilakukan para saksi di TPS-TPS.

Sementara KPU baru akan mengumumkan pemenang Pilpres 2019 secara resmi pada 22 Mei mendatang. Saat ini proses rekapitulasi dilakukan berjenjang setelah dari TPS kemudian ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Hormati Protes BPN

Terkait protes kubu BPN Prabowo-Sandi soal hasil quick count 12 lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko menyatakan menghormati sikap lawannya itu.

"Sudah ada berbagai aduan, jadi saya tidak mengomentari hak mereka untuk protes. Kami juga punya hak untuk protes kalau memang ada hal-hal yang tidak tepat dan seterusnya. Jadi saya tidak mengomentari, mohon maaf, karena masih memiliki hak yang sama," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengaku, TKN pun juga mendapat banyak aduan akan adanya kecurangan. Sejauh ini, sudah ada sekitar 25 ribu aduan yang diterima oleh TKN.

"Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam melihat KPU. Jangan nanti seolah-olah KPU itu milik 01, bahaya itu nanti, apalagi seolah kecurangan dilakukan (di) pemilu, KPU di belakangnya ada pemerintah," ujarnya.

"Ini sebuah pernyataan yang menyesatkan, bahwa pemerintah sama sekali tidak ikut campur," Moeldoko melanjutkan.

Moeldoko menambahkan, TKN pun akan menerima apapun keputusan KPU dengan lapang dada. Sebab, ia percaya bahwa KPU sebagai lembaga independen bekerja secara profesional.

"Kita semuanya sangat hormat atas keputusan KPU. Tentu kami juga memiliki hak untuk menyampaikan sesuatu kalau memang kita temukan di lapangan, nah ini nanti kita tunggu bagaimana berbagai aduan-aduan yang telah kami terima," ia mengakhiri. (**H)

Sumber: Merdeka.com