SeRiau - Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend menilai pemboikotan produk Eropa hanya akan merugikan seluruh pihak terkait dengan rencana pelarangan sawit asal Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah membuka opsi memboikot produk Eropa jika kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) berlaku. Dalam rancangan kebijakan tersebut, Uni Eropa diklaim mendiskriminasi produk kelapa sawit karena melarang penggunaannya sebagai sumber bahan bakar nabati (BBN) di Benua Biru.

"Jika kami dapat menemukan solusi yang sama-sama untung untuk keberlanjutan, (boikot) ini akan membuat kita sama-sama rugi," ujar Guerend usai menghadiri Briefing terkait Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Rabu (20/3).

Guerend mengungkapkan Eropa menerapkan perdagangan yang bebas dan terbuka. Sekitar 65 persen produk sawit Indonesia masuk ke Eropa dengan bea masuk nol persen.

Sisanya, bea masuk yang dikenakan berkisar 5 hingga 10 persen, lebih rendah dari bea masuk ke India yang mencapai 40 persen. Kerangka kebijakan RED II, lanjut Guerend hanya mencakup produk sawit yang digunakan untuk BBN dan tidak mencakup produk turunan lain. 

Dengan upaya ini, Eropa ingin mendorong praktik sawit berkelanjutan di Indonesia yang selama ini lekat dengan praktik deforestasi.

"Pemerintah Indonesia ingin minyak kelapa sawit berkelanjutan dan kami menyambut itu melalui moratorium, peremajaan, dan revisi sertifikasi internasional minyak sawit berkelanjutan (ISPO)," ujarnya.

Terkait ancaman pemerintah Indonesia yang ingin melaporkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Guerend menyambut opsi tersebut. "Saya rasa jika ada sengketa pada perdagangan harus diuji di WTO. Itu merupakan cara yang benar. Kami percaya di manapun di dunia jika ada sengketa perdagangan harus diselesaikan dengan baik dalam hal ini WTO," ujarnya.

Guerend meyakini perdagangan dan investasi akan baik untuk kedua belah pihak. Saat ini, perusahaan Eropa memperkerjakan sekitar 1,1 juta orang di Indonesia. "Jika ada lebih banyak investasi maka akan lebih banyak pekerja yang diserap di sini," ujarnya.

Lebih lanjut, Guerend menyatakan revisi kriteria RED II bisa dilakukan paling cepat 2021. Pada 2023, di saat Eropa memiliki gambaran yang lebih baik, Guerend menyebutkan Eropa akan merevisinya. "Jadi, sistemnya (RED II) dinamis, akan berubah lagi pada 2021-2023," ujarnya.

Rancangan kebijakan RED II telah diajukan Komisi Uni Eropa ke Parlemen. Parlemen Eropa diberikan waktu dua bulan untuk menyetujui rancangan kebijakan tersebut. (**H)

Sumber: CNN Indonesia