SeRiau - Pemerhati Sosial-Politik, Rocky Gerung menyindir wacana Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Calon Presiden Petahana Joko Widodo jika kembali terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Janji itu dinilai hanya sebagai upaya untuk menaikkan elektabilitas. 

Menurut Rocky, ide kartu tersebut merupakan hal absurd dan tak masuk akal lantaran negara tak mampu untuk membiayai para penganggur. Sementara sebelumnya Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan banyak kartu dalam kebijakannya.

"Ratusan juta penganggur akan dibiayai negara. Uangnya dari mana? Nyuri dari mana? Seluruh tuyul di Jawa Tengah dikumpulin ogah untuk mencuri itu. Karena terlalu banyak yang meski dicuri itu," kata Rocky saat menjadi narasumber forum Pikiran, Akal dan Nalar yang digelar Partai Amanat Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 13 Maret 2019.

Menurut dia, ide kartu pra kerja yang banyak ditampilkan petahana kepada publik tidak akan mengangkat elektabilitasnya. Hal itu dinilai sebagai sesuatu yang ajaib karena masyarakat sudah paham bagaimana janji tersebut merupakan upaya pencitraan belaka. 

"Saya kira masih ada satu kartu di kantong beliau. Namanya kartu pra dungu. Dan jangan kartu itu akan dibagikan, karena dia akan pakai sendiri kartu itu, " kata dia.

Dia menambahkan, "Kalau orang mau mencitrakan sesuatu, citra artinya kemasan untuk membeli nilai lebih pada isi. Artinya isinya harus ada dulu. Kalau isinya di bawah standar dicitrakan dari berbagai macam sudut pun tetap enggak ngangkat." 

Selain itu, Rocky juga menyindir kegagalan pencitraan yang dilakukan capres petahana terkait pembebasan Siti Aisyah dari hukuman mati di Malaysia. Di mana para pendukungnya telah banyak memviralkan bahwa pembebasan itu merupakan upaya lobi atau intervensi pemerintah RI. Namun hal itu justru dibantah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad.

Kondisi itu, menurut dia, membuat panik dan cemas lembaga  survei di lingkungan Istana. Upaya untuk mengemas seseorang, Rocky menyebutkan, tidak mungkin berhasil kalau yang bersangkutan tidak punya standar minimal sebagai pejabat publik. "Dan itu yang mencemaskan para surveyor istana. Sebut saja Surtana, surveyor istana, " ujar Rocky.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan akan segera meluncurkan Kartu Pra Kerja. Peluncuran kartu itu tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Jokowi membantah kartu itu digunakan untuk menggaji pengangguran. Menurutnya, kartu tersebut hanya memberi insentif dalam waktu tertentu bagi pemuda yang akan mencari kerja.

Kartu tersebut ditujukan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maupun lulusan pendidikan lainnya yang sejajar. Namun, kartu itu tidak serta merta diberi insentif lantaran mesti diberi pelatihan-pelatihan terlebih dahulu.

"Dan setelah pegang ini, sudah di-training, kok belum dapat kesempatan kerja, ini akan ada insentif, honor," ujar Jokowi, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2019. (**H)

Sumber: VIVA