SeRiau - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sedikitnya 66 tindak kekerasan dialami pihaknya sepanjang rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2019. Komisioner Bawaslu, Mochamad Afifuddin menyebut kekerasan terjadi didominasi faktor ketegangan antarpendukung.

"Kekerasan dalam konteks menjalankan kewenangan. Misalnya kemarin sudah ada 66 kasus kejadian di mana di jalan kami menerima kekerasan," kata Afif dalam sebuah diskusi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/3).

Afif merinci kejadian berdasarkan lokasi, yaitu Sumatra Barat 9 kasus, Papua Barat 8 kasus, dan Kalimantan Selatan enam kasus. Lalu kekerasan serupa masing-masing terjadi empat kasus di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara.

Sementara itu di Bengkulu, Papua, dan Sulawesi Tengah Bawaslu mengalami tiga insiden kekerasan. Di Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, NTB, dan Sulawesi Utara 2 kasus. Sementara di Yogyakarta, Jakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Sulawesi Tenggara masing-masing kasus.

"Kalau ini kita kita anggap sebagai bagian dari kekerasan dalam pemilu atau teror, maka situasi itu terjadi," tegasnya. 

Afif secara pribadi pun mengaku mengalami teror. Dia menceritakan saat itu dilempari batu ketika melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Garut.

"Kami di pengawas banyak juga yang mengalami kekerasan-kekerasan yang terorganisir, apalagi seperti di dalam situasi yang sangat kompetitif ini maka tertuduh utamanya itu adalah penyelenggara," ujar dia.

Afif menyebut serangkaiam teror ke Bawaslu tak terlepas dari upaya-upaya mendelegitimasi penyelenggara pemili lewat isu hoaks.

"Baru terjadi sekarang baru terjadi saat ini ketika situasi percepatan penggunaan media sosial dan media daring sebagai sumber informasi. Banyak hal yang tidak dilakukan oleh penyelenggara, tapi dituduhkan," ucap dia. (**H)

Sumber: CNN Indonesia