SeRiau - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengkritisi pemimpin yang tidak jujur. Pertama, Rizal mencontohkan soal impor pangan yang jor joran dan tidak sesuai janji awal.

"Berjanji akan setop impor pangan ternyata malah impor jor-joran saat panen. Akibatnya petani dirugikan," kata Rizal di kediamannya, kawasan Kemang, JakartaSelatan, Sabtu (16/2).

Selain itu, Rizal menyoroti janji industri mobil nasional Esemka. Rizal kecewa pernah dibohongi untuk mengkampanyekan mobil Esemka. Menurutnya, kebohongan tersebut membuat harapan dan kebanggaan publik hancur.

"Saya percaya ikut kampanyekan (mobil Esemka), tetapi saya dibohongi. Saya waktu itu sama Jokowi, tetapi dijadikan alat kampanye. Bukan untuk sungguh sungguh," ujarnya.

Kemudian, Rizal makin kesal soal utang negara. Padahal dalam janji kampanye awal akan menolak utang. Tetapi sebaliknya, utang luar negeri tahun 2014 sebesar Rp 3560 triliun dan saat ini bertambah menjadi Rp 5275 triliun. Menurutnya, banyak kebohongan lainnya yang dapat diperiksa lewat jejak digital.

Rizal menambahkan, jika pemimpin memiliki sejarah kebohongan, yang bersangkutan tak lagi memiliki kredibilitas untuk membuat janji-janji baru.

"Janji-janji baru untuk kedaulatan pangan dan kedaulatan pangan tidak akan kredibel, karena pemimpin yang sudah sangat sering berbohong tidak layak untuk membuat janji baru," ujar Rizal mantan Menko Maritim era Jokowi itu.

Terkait impor sebelumnya Direktur Program TKN Aria Bima membantah Jokowi mengandalkan impor dalam kebijakan pangan. Dia menyebut impor adalah bagian untuk kedaulatan pangan.

"Tolong dibedakan mana kebijakan impor yang memang kita tidak ingin. Mana program dalam konsep kedaulatan pangan," ujar Aria di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (14/2).

Politisi PDI Perjuangan itu berkata, Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia. Namun, berbeda dengan konsep swasembada pangan yang pernah diterapkan di Indonesia.

Konsep kedaulatan pangan Jokowi, kata dia, menempatkan impor bagian kecil. Karena kebijakan wajib interdependensi antar negara. Sementara 80 persen adalah swasembada dalam negeri.

"Konsep swasembada pangan itu kan jelas sekali kalau konsepnya swasembada dalam framing kecukupan pangan 80 persen, yang 20 persen adalah interdepedensi antar negara. Maka kebijakannya mesti impor," ujarnya.

Dia menambahkan, Jokowi telah memiliki roadmap kemandirian pangan. Isinya pengaturan waktu produksi, penyediaan infrastruktur pertanian seperti waduk. Impor termasuk tapi bukan hal utama.

"Pak Jokowi bilang kita tidak akan melakukan kebijakan impor pangan. Tetapi butuh program," ujarnya. (**H)

Sumber: Merdeka.com