SeRiau - Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) masa pemerintahan SBY, Amir Syamsuddin menilai, lambannya pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dapat menurunkan elektabilitas petahana, Joko Widodo ( Jokowi) di Pilpres 2019.

"Novel Baswedan ini adalah faktor yang akan menurunkan elektabilitas Jokowi," kata Amir dalam Diskusi publik 'Topic of the Week' bertajuk Hukum Era Jokowi, Mundur dan Zalim? di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (6/2) dikutip dari Antara.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan Jokowi sebagai presiden dalam menuntaskan kasus Novel tanpa mencampuri permasalahan hukum.

"Menegakkan hukum itu bukan mencampuri. Otoritas Jokowi sebagai presiden bisa melakukan langkah-langkah tanpa dinilai sebagai mencampuri," tuturnya.

Dirinya menduga, ada ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan dari Jokowi dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut dia, kasus Novel Baswedan sudah memasuki tahun ketiga, namun hingga saat ini masih mangkrak dan belum diketahui siapa pelakunya. Amir pun berharap Presiden Jokowi bisa menyelesaikan kasus itu, sehingga tidak terjadi kemunduran hukum.

Diskusi juga dihadiri Pengacara Guru Honorer Andi M Asrun, Pendiri dan Ketua Umum HRS Center Abdul Chair Ramadhan, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Al Muzzamil Yusuf, dan Politisi Partai GerindraMuhammad Syafii. (**H)

Sumber: Merdeka.com