SeRiau - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan, keberhasilan pemerintah selama ini untuk mendongkrak peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang dinilai oleh Bank Dunia pada dasarnya tidak dengan melakukan reformasi yang sistematis dan mendasar.

Melainkan kata dia, reformasi perizinan yang hanya dilakukan dengan mengubah unsur-unsur prosedural. Seperti halnya mengubah waktu pembuatan perizinan yang lebih cepat maupun merampingkan harga administrasi tanpa mengubah sistemnya secara signifikan.

"Jadi bicara jujur, tiga tahun kita sih meningkatkan ranking kita hampir kayak pakai cara-cara hacker. Dengan mengutak-utik prosedur supaya yang tadinya tiga minggu menjadi tiga hari atau yang tadinya harganya misalnya administrasi Rp3 juta jadi Rp300 ribu," kata Thomas Lembong saat ditemui di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 1 November 2018.

Dengan cara itu, selama tiga tahun terakhir, dikatakannya Indonesia mampu memperbaiki peringkat EoDB secara signifikan dari yang di Laporan Doing Business 2015 Bank Dunia peringkat 114, menjadi 109 di 2016, 91 di 2017 dan 72 di 2018.

Akan tetapi, dengan itu juga, ternyata Indonesia tidak mampu mempertahankan tren kenaikan tersebut lantaran di Laporan Doing Business 2019 malah turun ke peringkat 73. Hal itu menurut dia terjadi karena Indonesia menjadi seolah habis akal jika dibandingkan dengan reformasi signifikan dan fundamental negara-negara lainnya dalam EoDB.

"Tapi kalau kita hanya sebatas utak-utik prosedur mungkin kita akan mentok tidak akan menikmati perbaikan perbaikan yang signifikan  dari ranking yang sudah ada," ungkap dia.

"Mungkin kita harus mengakui, dalam 12 bulan terakhir kita agak kehilangan momentum. Jadi saya ingat waktu saya pertama kali menggaungkan EoDB di 2014 itu semuanya excited, semangat, berapi-api fokus. Mungkin saya harus akui di 2017 kita sudah mulia kehilangan fokus," lanjut dia.

Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 itu menilai, cara-cara 'hacker' itu tidak lagi dapat diteruskan melainkan harus melakukan reformasi dengan cara-cara yang mendalam dan sistematis sehingga keberlanjutan reformasi tersebut bisa digapai.

"Kalau kita mau melonjak lagi ke top 5 ya memang mesti mulai ke akar permasalahan yaitu sistem keseluruhan pemerintahan termasuk pola-pola kerja, pola-pola penilaian kinerja dan prestasi di birokrasi yang menitikberatkan kepada prosedur dan compliance, memenuhi syarat dan bukti-bukti kepatuhan peraturan bukan kepada hasil," ujar Thomas. (**H)

Sumber: VIVA