SeRiau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima uang sejumlah Rp3,65 miliar terkait bantuan untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN perubahan tahun anggaran 2016.

Penyerahan uang suap terhadap Taufik itu diduga dilakukan beberapa tahap oleh Bupati nonaktif Kebumen Muhamad Yahya Fuad. 

Penyerahan pertama di sebuah hotel, di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian penyerahan kedua di sebuah hotel, di Yogyakarta.

"Teridentiflkasi penggunaan kamar hotel dengan connecting door," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10).

Basaria mengatakan bahwa pihaknya mengidentifikasi rencana penyerahan uang kepada Taufik yang ketiga. Namun, rencana itu gagal lantaran pihak yang diminta oleh Yahya menyerahkan uang itu ditangkap KPK.

"Rencana penyerahan ketiga gagal dllakukan karena pihak terkait saat itu di OTT KPK," ujarnya.

Basaria menjelaskan awalnya Yahya meminta bantuan kepada sejumlah anggota DPR, termasuk Taufik, agar Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK dari APBN perubahan tahun anggaran 2016. Saat itu ada rencana alokasi DAK sebesar Rp100 miliar

Menurut Basaria, pihaknya menduga telah disepakati fee sebesar 5 persen dari total anggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen, dalam proses tersebut.

"MYF (Muhamad Yahya Fuad) diduga menyanggupi fee lima persen tersebut dan kemudian meminta fee tujuh persen pada rekanan di Kebumen," kata dia.

Proses penyelidikan terhadap Wakil Ketua Umum PAN itu telah dilakukan sejak Agustus 2018 lalu.KPK telah menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Atas perbuatannya itu, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber CNN Indonesia