SeRiau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menegaskan, kebijakan impor beras bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan masyarakat. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut mampu mendukung stabilitas perekonomian domestik, khususnya inflasi.

Dia menjelaskan, pada dasarnya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang masyarakatnya mempermasalahkan impor beras karena dianggap sebagai negara agraria, melainkan Filipina juga mengalami problematika yang sama.

Akibat persoalan tersebut, dia mengungkapkan, Filipina harus menghadapi inflasi yang sangat tinggi pada tahun ini, yakni sebesar enam persen, dari rata-rata inflasi yang mampu dijaga pemerintahannya setiap tahun sebesar dua persen.

"Jadi sudahlah, impor itu bukan barang haram. Daripada rakyat kecil kenapa-kenapa. Kamu tahu di Filipina sama penyakitnya. Mereka enggak mau impor tahun ini. Dalam sebulan, Agustus, di atas enam persen (inflasinya)," tutur Darmin di kantornya, Rabu 24 Oktober 2018.

"Padahal inflasi dia setahun dua persen. Enam persen inflasi, panik dia dari yang tadinya setahun dua persen, itu sampai Agustus enam persen. Dan mereka panik, karena nyari beras buru-buru di tengah situasi seperti itu," dia menambahkan.

Namun begitu, dia memastikan, dengan adanya metode pendataan terbaru terkait produksi beras melalui sistem Kerangka Sampel Area atau KSA yang baru dirilis Badan Pusat Statistik, kebijakan impor beras tidak akan menjadi polemik. Sebab, pendataan melalui metode KSA dikatakannya sudah akurat.

Karena itu, dia mengungkapkan, data BPS yang sudah diperbarui tersebut nantinya akan menjadi acuan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait impor beras. Dengan begitu, dipastikannya tidak akan ada lagi tumpang tindih data produksi beras.

"Jangan lupa loh BPS tidak terbitkan data beras sejak 2016. Kayaknya nanti akan per bulan (mereka update lagi) data produksi beras tersebut. Akan diumumkan, dipublikasi, karena dulu sampai 2016 dia publikasi. Tapi habis itu enggak mau lagi," paparnya. (**H)

Sumber: VIVA