SeRiau - Anggota DPRD DKI Jakarta meminta anggaran pokok pikiran (pokir) kembali diaktifkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018. Anggaran pokir itu sempat dicoret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat Gubernur.

Usulan itu mencuat dalam rapat pembahasan APBD-P 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8).

"Silakan alokasikan saja satu anggota berapa misalnya, tapi penggunaannya harus berdasarkan permintaan warga saat kami melakukan reses," kata Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Syarifudin dalam rapat tersebut.

Ia mencontohkan di daerah lain anggota legislatif dimodali Rp5 miliar untuk mengakomodasi permintaan warga di dapil mereka.

Syarifudin mengatakan selama ini anggota DPRD DKI Jakarta kesulitan mengabulkan permintaan warga saat reses. Oleh karena itu, dia ingin anggaran pokir itu diaktifkan lagi agar bisa mendengarkan aspirasi warga di dapil.

"Tolonglah kami dibantu, apalagi sekarang merupakan tahun terakhir bagi anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Saya tidak ingin masih ada hutang terhadap warga yang menjadi konstituen," ucap Syarifudin. 

Di rapat itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Subandi dari Fraksi Partai Nasdem juga mengeluhkan hal serupa. Subandi mengaku sempat kesulitan membantu warga. Saat reses ia diminta membantu pemakaman warga yang kurang mampu.

"Bapak Ibu harus sadar, kita semua bakal mati. Nanti yang mandiin siapa? Bukan anak istri, apalagi kalau jenazah bau. Yang rela mengurus ya pemandi jenazah. Tolong dimasukkan ke rancangan anggaran," ucap Subandi.

Sebelumnya, pada pembahasan APBD 2015 Ahok menghapus anggaran pokir yang dianggarkan Rp8,8 triliun. Ahok mencoret anggaran tersebut dan memicu pertengkaran dengan DPRD DKI Jakarta saat itu.

Namun saat ini Ahok tak lagi menjabat DKI 1. Ahok mendekam di Rutan Mako Brimob Depok usai PN Jakarta Utara memutusnya bersalah dalam kasus penodaan agama 2017 lalu.

Kini Anies Baswedan yang mengisi kursi Gubernur DKI usai terpilih pada Pilgub DKI 2017 lalu. (**H)

Sumber: CNN Indonesia