SeRiau - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya pada 2017 disebut berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak.

Hery Sumartono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika, Papua, mengatakan penerimaan pajak berkurang sepanjang 2017, terutama dari jenis pajak penghasilan pribadi. Hal ini lantaran kasus PHK massal karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya.

KPP Pratama Timika ditargetkan menghimpun pajak mencapai lebih dari Rp2,7 triliun sepanjang 2017. Namun hingga akhir tahun, realisasi penerimaan pajak menurun Rp200 miliar menjadi hanya sekitar Rp2,5 triliun.

"Sudah tentu pasti berdampak pada penerimaan kalau ada wajib pajak yang terkena PHK dan kondisi itu terjadi pada 2017. Kalau sekarang sudah mulai stabil lagi sejak awal tahun hingga sekarang karena belum ada lagi kasus PHK," kata Hery seperti dilansir Antara.

Hery mengatakan potensi penerimaan pajak penghasilan pribadi akan hilang jika para karyawan yang mengalami kebijakan PHK tersebut tidak lagi memiliki penghasilan dari usaha mereka.

Namun, jika para karyawan yang diberhentikan itu membuka usaha baru, maka mereka akan kembali menjadi wajib pajak dan berkontribusi pada penerimaan negara dalam bentuk lain.

Pada 2017, PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya melakukan PHK massal sekitar 8.300 karyawan secara sepihak. Keputusan itu diambil manajemen perusahaan lantaran ribuan karyawan menggelar mogok kerja sejak April-Mei 2017.

Capaian 2018 pada 2018, KPP Pratama Timika ditargetkan menghimpun pajak dengan total Rp2,78 triliun. Hingga akhir Juli lalu, realisasi pajak tercatat 45 persen dari target atau sekitar Rp1,25 triliun.

KPP Pratama Timika mengaku lebih intensif menggali potensi pajak dari para wajib pajak yang selama ini belum terdata, terutama di luar Kabupaten Mimika seperti di Kabupaten Paniai, Deiyai dan Intan Jaya.

"Tahun ini kami baru sekali mengunjungi kabupaten-kabupaten itu karena terkendala faktor cuaca dan keamanan," ujar Hery. (**H)

Sumber: CNN Indonesia