SeRiau - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersikukuh kebijakan pemerintah yang akan melakukan substitusi impor terhadap 500 komoditas tak boleh mengikutsertakan impor bahan baku. Sebab, masih banyak industri yang menggantungkan produksinya dari bahan baku impor.

Airlangga mengatakan, instansinya ingin agar pemerintah fokus menyetop barang modal dan barang konsumsi semata. Saat ini, pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan terkait hal tersebut.

"Pembatasan impor tentu harus barang konsumsi. Kalau bahan baku seharusnya tidak dipersulit (untuk impor)," ujar Airlangga ditemui di Kompleks DPR, Kamis (16/8).

Untuk mendukung substitusi impor barang konsumsi, Kemenperin tentu tak berpangku tangan. Menurutnya, Kemenperin akan mempercepat proyek investasi yang bisa mengurangi impor konsumsi secara signifikan. 

Sebagai contoh, pemerintah akan mendorong industri bahan baku plastik untuk mengurangi ketergantungan akan impor plastik jadi.

Menurut statistik impor Badan Pusat Statistik (BPS), impor plastik dan turunannya mencapai US$3,75 miliar antara Januari hingga Mei kemarin. Makanya, semakin cepat Indonesia melakukan substitusi impor plastik, semakin berkurang juga beban impor plastik ke neraca perdagangan.

"Untuk kebijakan ke depan, yang paling penting, kami akan mengambil kebijakan untuk tidak menurunkan daya saing dan produktivitas," papar dia.

Sebelumnya, neraca perdagangan yang terus tertekan membuat pemerintah bergerak. Adapun sepanjang Januari hingga Juli kemarin, neraca perdagangan tercatat defisit US$3,08 miliar. Ini pun tentu akan menekan defisit transaksi berjalan, yang mana pada kuartal III kemarin sudah mencapai 3 persen dari Produk Domestik bruto (PDB).

Sesuai hasil rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pekan ini, pemerintah akan melakukan tiga kebijakan utama demi mengurangi impor yakni mempercepat pencampuran biodesel sebesar 20 persen di Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (B-20), melakukan substitusi atas 500 komoditas impor, serta meminta PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk menyetop impor barang modal selama enam bulan ke depan. (**H)

Sumber: CNN Indonesia