SeRiau - Pihak Pemerintah Provinsi Riau yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Riau dalam wakat dekat akan melakukan pembahasan bersama terkait penyusunan APBD 2019.  Ada upaya akan ‘mendudukkan’ juga dengan Tim Transisi Gubernur terpilih.

“Pembahasan APBD 2019 merupakan pembahasan terakhir yang dilakukan oleh Pemerintahan sekarang.  Sementara APBD 2019 berlaku atau akan dijalankan oleh Gubernur terpilih nantinya.  Ini jadi persoalan tersendiri dalam pembahasan,” aku Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Selasa (07/08) pada wartawan saat dikonfirmasi.

Lebih jauh dijelaskan oleh Politisi Demokrat ini, RPJMD Gubernur sekarang berlaku selama lima tahun pemerintahan yaitu berakhir Februari 2019.  Artinya perencanaan dari APBD 2019 itu harus mengacu pada RPJMD yang masih berlaku walau nantinya akan dijalankan oleh Gubernur terpilih.   Kemudian ada juga ketentuan dari Kemendagri yang harus memasukkan visi dan misi Gubernur terpilih di APBD 2019 karena dimasa Gubernur terpilihlah dipergunakan APBD 2919 ini.

“Menyikapi hal ini, pihak DPRD Riau ada upaya nanti akan ‘mendudukkan’ semua kepentingan ini yaitu Banggar DPRD Riau, TAPD dan Tim Transisi Gubernur terpilih.  Sehingga kasus sebelumnya di transisi tahun 2013 dimana Gubernur terpilih, Anas Maamun tidak mau melanjutkan program Gubernur sebelumnya,” sebut Dapil Kota Pekanbaru ini lagi.

Disampaikan juga oleh sapaan akrab Deded ini, dirinya secara prinsip tidak mempermasalahkan kebijakan yang ada ini.  Asalkan regulasi atau landasan hukumnya jelas.  Mengingat kalau program kegiatan yang berakibat tidak dijalankan, yang dirugikan masyarakat. **5