SeRiau - BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit anggaran. Masalah ini dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan.

Pemerintah pun berencana turun tangan agar BPJS tak tekor lagi.

"BPJS tadi masih dilihat dan dihitung tadi. Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan, tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Cuma, Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih rinci bagaimana cara pemerintah menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan. Alasannya, menunggu hitungan rinci dari pihak BPJS Kesehatan.

"Hitungannya saja masih kita tunggu. kita lihat saja lah," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Di lokasi yang sama, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menambahkan pihaknya terus berupaya agar pelayanan kepada peserta terus berjalan baik. Mengenai adanya mismatch antara iuran dan beban klaim, juga harus dicari jalan keluarnya tanpa dana dari pemerintah.

"Nah opsinya tadi, seperti selama ini, itu kita tidak, tidak perlu pemerintah. Kita carilah dari mana menutup pembiayaan itu," tutur Fahmi.

Cara menutupi mismatch tersebut akan dibahas pada rapat Kamis pekan ini di Kementerian Koordinator Bidang PMK.

"Dan untuk itu, tadi arahan pak presiden, karena kalau sudah bicara teknis, ya silakan ibu Menko pimpin hari Kamis rapat. Kamis ini, silakan Kamis ke situ kita tunggu hasilnya," tambah Fachmi.

Mengenai adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara iuran dan pembayaran klaim, ia juga enggan merinci. Pihaknya masih menunggu hasil dari BPKP.

"Kalau itu kita sepakat bahwa agar objektif ya. Jangan menduga-duga apakah mismanagement, atau ada apa. Jadi BPKP itu sekarang sedang melakukan review," ujar Fachmi. (**H)

Sumber: detikFinance