SeRiau - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanti membantah partainya telah mengusulkan Ketua DPP Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Puan Maharani sebagai ketua tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi). Hasto menegaskan, posisi ketua, sekretaris dan bendahara tim pemenangan akan ditentukan oleh Jokowi dan cawapres pilihannya.

"Kami baru membahas sesuai arahan Pak Jokowi kepada para sekjen, membahas strukturnya, dan usulan partai dibahas disitu tapi untuk koordinatornya, yang membentuk pasangan calon presiden dan wapres," kata Hasto usai diskusi PARA Syndicate di Kebayoran, Jakarta, Jumat 3 Agustus 2018.

Idealnya, kata Hasto, tim pemenangan berasal dari representasi semua golongan. Mulai dari representasi capres cawapres, gabungan partai politik, tokoh masyarakat sampai relawan.

"Ya gabungan, tim kampanye itu gabungan dari representasi dari capres dan cawapres, dan representasi dari gabungan partai, representasi dari para tokoh, relawan, kemudian basis segmen pemilih, ada basis wartawan, perempuan, pemilih pemula, itu yang akan dirancang," ujar Hasto.

Saat ini, koalisi pendukung tengah merampungkan format, struktur dan kegiatan tim pemenangan. Hasto menyebut, nantinya tim pemenangan akan ditugaskan memperkuat dukungan di daerah yang menjadi titik lemah Jokowi.

"Jadi tinggal kami modifikasi mana yang perlu dipertajam, diperluas, katakanlah representasi berdasarkan pendekatan-pendekatan cara provinsi itu bisa kita pertajam, Jawa Barat, Sumbar harus kita perkuat misalnya seperti itu, di sana bagaimana tiga pilar partai itu saling bekerja sama," paparnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate menambahkan ketua tim pemenangan seharusnya dipegang oleh sosok yang memiliki kemampuan manajerial dan koordinasi yang baik.
"Ketua satu satunya tidak menjadi isu, karena nanti ada banyak ketua di situ, ketua timses itu punya kemampuan koordinasi yang baik. Ada juga sekjen, ada juga sekretarisnya," tandasnya.

Sumber Liputan6.com