SeRiau - Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengakui kalau sebelumnya pihak DPRD Riau sudah menerima KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Priorotas Plafon Anggaran Sementara tahun 2019 dari Pemerintah Provinsi Riau.  Hanya saja penyerahan ini ditolak atau dikembalikan lagi karena belum adanya RKPD (Rencana Kerja Pemerintsh Daerah) dan Visi dan Misi dari Gubernur terpilih.

"Ada Permendagrinya mengenai petunjuk masalah pembahasan APBD 2019.  Bahwa dalam salah satu aturannya disebutkan, dalam pembahasan KUA/PPAS yang diusulkan harusemperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, jadi ada peluang untuk masuk.  Kita juga sudah konsultasi masalah ini ke Kemendagri dan hal ini dibenarkan," sebut Sunaryo.

Jadi menurut Politisi PAN ini lagi, karena belum adanya dua hal tersebut yaitu RKPD dan visi-misi dari Gubernur terpilih, maka dikembalikan untuk disempurnskan.  "Jadi kita minta Gubri untuk mengundang Tim Transisi duduk bersama.  Masukkan apa yang bisa dimasukkan.  Kita juga tidak minta semuanya, hanya apa-apa saja yang bisa dimasukkan, ada beberapa item bisa masuk.  Jadi di program 2019 ada yang masuk," sebutnya lagi.

Ditambahkan juga, bukan harus pula setiap usulan dari program Gubernur terpilih itu harus masuk.  Begitu juga dengan Gubernur terpilih bukan pula harus ikut dalam pembahasan bersama antara DPRD Riau dan Pemprov.  

"Tim ini hanya boleh mengusulkan saja ke Gubernur sehingga masuk dalam KUA/PPAS dan baru dibahas bersama antara DPRD Riau dengan Pemprov," tambahnya lagi sembari menyebutkan Tim Transisi tidak boleh ikut membahas.

Diakui juga oleh Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Dumai-Bengkalis dan Kepulauan Meranti ini, hingga saat ini dirinya belum tahu perkembangan tindak lanjut dari Pemprov terhadap penyempurnaan KUA/PPAS 2019 terhadap kekurangan yang diminta pohsk DPRD Riau tersebut.  Begitu juga kapan akan disampaikan lagi ks DPRD Riau untuk dilakuksn pembahasan bersama. **5