SeRiau - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK kini menjadi sorotan. Penyebabnya, beberapa hari lalu JK menyetujui menjadi pihak terkait dalam uji materi yang diajukan Partai Perindo, tentang UU Pemilu yang memasalahkan masa jabatan Presiden-Wapres.

Terkait hal itu, CEO The Initiative Institute, Airlangga Pribadi menilai, jika itu dikabulkan oleh MK, maka bisa memiliki dampak buruk dalam proses regenerasi politik di Indonesia.

"Nantinya, politikus-politikus muda dan berbakat akan sulit muncul di masyarakat karena masih banyaknya politikus senior," ucap Airlangga dalam keterangannya, Senin (23/7/2018).

Dia juga memandang, bisa jadi, jika MKmengabulkan gugatan tersebut, bertentangan dengan semangat konstitusi ini. Salah satunya dalam soal pembatasan kekuasaan.

"Sebenarnya masalah ini bertentangan dengan semangat konstitusi kita dengan untuk membatasi kekuasaan dan rotasi pada elite politik yang memimpin negara," jelas Airlangga.

Sinyal Keinginan JK

Sebelumnya, kuasa hukum JK, Irman Putra Sidin, menjelaskan, permohonan ini baru didaftar, karena melihat gugatan Perindo ada konteks di mana JK perlu turun untuk menjelaskan.

Dia pun memberikan sinyal, bahwa memang ada keinginan JK maju kembali sebagai cawapres yang dikaitkan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Begini, duduk jabatan kekuasaan itu bukan soal keinginan. Tapi ini soal panggilan dan amanah. Siapapun itu. Kita bisa berdosa jika menolak panggilan dan amanah itu. (Artinya) memberikan dukungan kepada gugatan partai politik. Karena ini konstitusional. Artinya diapresiasi," Irman memungkasi. (**H)

Sumber: Liputan6.com