SeRiau - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan adanya ketentuan koalisi permanen untuk partai politik pasca-Pemilu 2019.

Menurut Firman, ini penting dilakukan setelah Pilkada Serentak 2018. Sebab, tak adanya koalisi parpol yang tetap pada pilkada membuat masyarakat bingung.

"Kalau bisa ke depan, dengan sistem mutipartai supaya hiruk pikuk pilkada ini bisa dikurangi problematikanya adalah bagaimana kita membangun sistem politik ke depan kita," ujar Firman di Hotel Amaroosa Jakarta, Kamis (19/7/2018).

"Itu kalau bisa dibentuk koalisi permanen dari koalisi permanen dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota," kata dia.

Menurut Firman, ada persoalan besar dalam gelaran Pilkada Serentak 2018. Partai-partai yang berkoalisi mengusung calon kepala daerah di tingkat provinsi tak tercermin di tingkat kabupaten atau kota.

Firman menilai, dengan sistem yang ada saat ini justru berpotensi membat mahar politik kian besar. Calon kepala daerah bisa didukung oleh partai mana pun, tergantung mahar politik.

Ia percaya, dengan koalisi permenan maka mahar politik bisa ditekan. Sebab, partai pendukung sudah jelas, yakni pendukung pemerintah atau oposisi.

"(UU Pemilu) belum mengatur (soal koalisi). Makanya maksud saya hari ini kan evaluasi . Forum ini kan forum evaluasi. Evaluasi yang saya sampaikan tadi masalah-masalah di lapangan harus kita bedah," kata dia.

"Kalau nanti sudah sepakat maka kita tinggal merumuskan. Revisi terbatas apakah UU Pemilu harus seperti ini misalnya," tutur Firman. (**H)

Sumber: KOMPAS.com