SeRiau - Partai Golkar memutuskan untuk tetap mengusung mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.

Langkah ini dilakukan meskipun sudah ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang hal itu.

"Kami memasukkan kader Partai Golkar yang secara kebetulan pernah terjerat masalah dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada KPU," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera-Bali DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, saat mendaftarkan caleg Golkar ke KPU, Selasa (17/7/2018) malam.

Nusron enggan menyebutkan identitas caleg Golkar yang mantan napi koruptor itu. Namun, menurut dia, calon napi koruptor itu ada yang dicalonkan di DPR RI serta DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"DPR RI ada, DPRD juga mungkin ada. Nanti lihat di daftarnya saja," ucap Nusron.

Nusron mengatakan, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya ke KPU apakah akan menerima caleg Partai Golkar yang mantan napi korupsi itu.

Namun, ia mengingatkan bahwa yang bersangkutan bisa saja menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu.

"Kalau yang bersangkutan dianggap tak memenuhi syarat atau TMS, nah kan ada satu mekanisme lagi yaitu banding atau Bawaslu. Kalau banding tidak dikasihkan, kita ganti," ucapnya.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota melarang eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk menjadi calon legislatif.

Pelarangan diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Dalam Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Kemudian, dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e diyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan. (**H)

Sumber: KOMPAS.com