Semester I, Penarikan Utang Pemerintah Susut 15 Persen

  • Selasa, 17 Juli 2018 - 20:32:07 WIB | Di Baca : 1198 Kali

SeRiau - Kementerian Keuangan mencatat penarikan utang sepanjang semester I 2018 berada di angka Rp176 triliun, atau lebih rendah 15,3 persen dibanding penarikan utang periode yang sama tahun lalu mencapai Rp207,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, penarikan utang ini masih terbilang 44,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni Rp399,2 triliun.

Ia berujar, posisi defisit APBN hingga semester pertama menjadi alasan utama menurunnya penarikan utang pada tahun ini. Kemenkeu mencatat, defisit APBN pada semester I tercatat 0,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih kecil dari posisi tahun lalu yakni 1,29 persen terhadap PDB.

"Jadi yang ada pertumbuhan utang Indonesia malah negatif. Kami lakukan pembiayaan yang jauh lebih kecil dibanding tahun kemarin," jelas Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (17/7).

Lebih lanjut ia menuturkan, menurunnya pembiayaan APBN dari utang juga merupakan langkah yang tepat. Apalagi, di saat kondisi pasar modal yang tengah tak menentu saat ini.

Sebab, sebagian besar utang pemerintah didapatkan melalui penerbitan bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Semakin banyak penerbitan SBN, maka itu bisa mempengaruhi neraca pembayaran.

Selain itu, di tengah sentimen kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS Fed Rate, maka ada kemungkinan ekspektasi terhadap imbal hasil SBN meningkat. Hal itu nantinya akan membebani pembayaran bunga utang pemerintah.

"Maka dari itulah kenapa alasan saat market volatile, Indonesia bisa lebih kuat karena defisitnya pun lebih kecil," imbuh dia.

Hingga akhir tahun, ia memprediksi pembiayaan APBN dari utang akan mencapai Rp387,4 triliun, atau lebih rendah dari target APBN yakni Rp399,2 triliun. Ini pun berkat defisit anggaran yang juga diprediksi sebesar 2,12 persen dari PDB atau lebih rendah dari target yakni 2,19 persen dari PDB.

"Makanya (terkait utang) yang saat ini tengah diperbincangkan masyarakat, kami ingin memberitahu bahwa kami tetap mengelola APBN secara hati-hati," pungkas dia. (**H)


Sumber: CNN Indonesia





Berita Terkait

Tulis Komentar