SeRiau - Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kritik pimpinan yang ada di dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Riau.  Boleh dikatakan, pimpinannya kebanyakan diisi oleh pensiunan-pensiunan Pejabat Pemprov Riau.

BUMD dijadikan sebagai tempat 'pelarian' atau penghasilan baru setelah pensiun sebagai Pejabat Pemprov.  Alhasil BUMD Pemprov Riau sulit berkembang.  Jangankan mendatangkan pemasukan atau PAD bagi daerah, malah hanya membebani daerah dengan menggerogoti anggaran daerah.

"Kita lihat struktur pimpinan di BUMD itu kebanyakan diisi oleh para pensiunan Pemprov.  Sehingga BUMD sulit berkembamg.  Seharusnya mereka itu ditempati di level penasehat saja sebagai tempat bertanya bagi majemen yang ada.  Sudah saatnya profesional dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten," jelasnya akhir pekan lalu.

Disampaikan juga oleh politisi Demokrat ini, apalagi BUMD itu jadi lahannya para kroni-kroni pengusaha.  BUMD Riau diharapkan semakin berkembang baik dan maju seperti BUMD daerah lain terutama yang ada di pulau Jawa yang jauh lebih maju.  Sehingga tidak lagi 'mati suri' tapi mendatangkan deviden bagi daerah.

Sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pemprov sebelumnya, dari Tujuh BUMD milik Provinsi Riau, hanya ada Tiga BUMD yang baru bisa beri deviden ke daerah.  Tiga BUMD itu adalah Bank Riau Kepri (BRK), Bumi Siak Pusaka (BSP) dan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA).  Empat BUMD yang belum maksimal beri deviden adalah PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT. Riau Petroleum dan PT. Riau Airlines. **5