SeRiau - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Susi Pudjiastuti mengatakan pembentukan organisasi Pandu Laut Nusantara memiliki latar belakang bahwa fenomena selain Illegal Fishing di Laut Indonesia, permasalahan yang juga menjadi concern di laut Indonesia adalah soal sampah.

"Indonesia menjadi penyumbang sampah laut terbesar," ujarnya dalam sambutan acara Kementerian KKP bertajuk Pandu Laut: Mencintai, Menjaga, Merawat Laut Indonesia, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/7/2018).

Menteri Susi juga menuturkan bahwa keberagaman ekosistem laut Indonesia juga terancam.

"Indonesia masih menjadi pengekspor tertinggi untuk sirip ikan hiu di dunia. Label ini bikin kita malu, karena banyak dicibir di dunia," tambahnya.

Selain dua hal tersebut, Menteri Susi melanjutkan, selama ia menjabat Menteri KKP ada bentuk illegal fishing yang sifatnya destruktif.

"Bom-bom dinamit dan penggunaan potassium sianida untuk menangkap ikan yang harganya tinggi," tambahnya.

Menteri Susi mengatakan dirinya pernah melihat nelayan membawa 10 liter Pottasium Sianida saat menangkap ikan.

"Padahal, satu gram Pottasium Sianida merusak 6 meter persegi. Kalau satu kilogram berarti sudah membunuh 60 meter persegi ekosistem laut," ujarnya.

Untuk itulah, demo menjaga ekosistem laut beserta kelestariannya, harus ada civil society yang mencintai laut, serta kerja sama antara stakeholder terkait kelautan Indonesia.

"Saya yakin tugas menjaga laut bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti meluncurkan organiasi bernama Pandu Laut Nusantara.

Seperti diketahui, organisasi ini merupakan wadah bagi mereka para pencinta laut, seperti diver, paddler, kayaker, dan asosiasi lainnya.

"Tanggal 18 Agustus 2018 aksi pertama kita setelah pesta kemerdekaan. Pukul 4 sore, saya ingin kita semua berdiri di sepanjang pantai untuk membersihkan sampah-sampah di sepanjang pantai, dari Sabang sampai Merauke," pungkasnya. (**H)

Sumber: TRIBUNNEWS.COM