SeRiau - Akhir pekan kemarin, dua dus berisi e-KTP ditemukan tercecer di jalan di sekitar Kabupaten Bogor. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut e-KTP tersebut mengalami kerusakan dan sedang dalam pengangkutan ke gudang Kemendagri di Bogor.

Keping e-KTP yang tercecer ini kemudian viral di media sosial. Berbagai spekulasi bermunculan. Menjelang tahun politik, persoalan ini rawan dipolitisasi. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggarini, ditemui di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, JakartaSelatan, Selasa (29/5).

"KTP elektronik adalah instrumen yang sangat vital dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, di mana melibatkan aktor politik. Ketika ada kejadian seperti ini, meskipun ini adalah sebuah kelalaian, tetapi ini bisa menimbulkan spekulasi dan politisasi isu oleh aktor politik yang berkepentingan," terangnya.

Spekulasi yang berlarut-larut ini akan merugikan penyelenggaraan kontestasi politik baik Pilkada serentak maupun Pemilu 2019. Ini juga bisa berakibat tumbuhnya ketidakpercayaan publik pada proses Pilkada dan Pemilu, khususnya terkait pemutakhiran data dan penggunaan hak pilih.

"Karena e-KTP itu adalah basis orang bisa terdaftar sebagai pemilih, dan sebagai alat untuk menggunakan hak pilih kalau tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap)," jelasnya.

Sementara itu, petugas penyelenggara Pemilu tidak punya alat untuk memvalidasi e-KTP. Sehingga mana e-KTP yang valid dan invalid tak dapat dideteksi.

"Mereka punya keterbatasan dalam memastikan kecacatan atau ketidakakuratan fisik KTP," kata dia.

Titi menyarankan Kemendagri menjelaskan secara transparan dan akuntabel terkait insiden tercecernya e-KTP. Di samping itu Kemendagri harus melakukan evaluasi terhadap tata kelola e-KTP.

"Kalau memang cacat atau rusak di tengah kontestasi politik ini sebaiknya memang dimusnahkan dengan prosedur yang benar, menjamin kehati-hatian, dan menghindari kelalaian," sarannya. (**H)

Sumber: Merdeka.com