SeRiau-  Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penerbitan Peraturan Pemerintah tentang kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Pensiunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebesar 69 persen, merupakan hal lumrah di tahun politik.

"Kenaikan ini menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik lah, biasa. Saya kira pemerintahan-pemerintahan yang lalu juga melakukan hal yang sama," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/5).

Fadli tidak mengetahui dasar dan latar belakang penerbitan kenaikan THR dan gaji ke-13 tersebut. Namun dia menilai seharusnya kenaikan itu ditujukan untuk para pegawai pemerintah berstatus honorer yang jumlahnya mencapai 500 ribu orang.

"Kalau itu bisa diselesaikan persoalan mereka. Mereka sudah banyak mengabdi, harusnya bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan permasalahan honorer ini menjadi pegawai negeri atau ada kejelasan status," katanya.

Kata Fadli, anggaran kenaikan THR seharusnya bisa diberikan kepada para pegawai honorer sebagai bentuk apresiasi karena sudah mengabdi untuk negara.

Sebelumnya, secara total, THR dan gaji ke-13 yang akan masuk ke kantong PNS dan pensiunan mencapai Rp35,76 triliun. Jumlah ini sesuai dengan yang dianggarkan pemerintah.

Jumlah ini meningkat drastis mengingat tahun ini pensiunan juga akan menerima gaji ke-13 dan THR. Hal tersebut tidak berlaku pada tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut naik 68,9 persen dibanding tahun lalu. 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan anggaran terutama disebabkan pemberian gaji ke-13 bagi pensiunan. Berbeda dengan PNS yang menerima THR dan gaji ke-13, pensiunan di tahun lalu hanya menerima THR. 

Ia merinci, anggaran untuk THR PNS, TNI, dan Polri pada tahun ini mencapai Rp11,03 triliun yang terdiri dari anggaran gaji sebesar Rp5,24 triliun dan tunjangan kinerja Rp5,79 triliun. Kemudian anggaran THR pensiunan sebesar Rp6,85 triliun. 

(Sumber : cnnindonesia.com)