SeRiau - Pelantikan pengurus KONI Kota Pekanbaru periode 2018-2022, Senin (23/4/2018) di Hotel Pangeran berbuntut kisruh. Pasalnya, Forum Penyelamat KONI dan Atlet (FPKA) menilai pelantikan tersebut ilegal. 

Pasalnya, Muskotlub yang menetapkan Anis sebagai ketua tidak sah karena dari 32 pengkot cabor, hanya 6 yang disebut hadir. Sementara 20 pengkot diklaim sudah menyerahkan mandat kepada FPKA. 

Menurut Ketua FPKA Doan Nababan, pelantikan yang dilakukan Senin (23/4) di Hotel Pengeran Pekanbaru itu, tanpa dihadiri sebagian besar pengurus cabor yang memiliki suara sah di KONI Pekanbaru. 

Padahal, kata Doan, masih ada kisruh di tubuh organisasi olahraga itu yang belum diselesaikan. Selanjutnya, mereka berencana memperkarakan hal tersebut ke  Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

"Tidak ada pemberitahuan ke kita. Alasan mereka dilantik pun kita tak tahu. Yang kita tahu ini kan masih konflik di tubuh KONI sendiri. Dasar mereka dilantik itu tidak ada. Cabor apa yang sama mereka. Soalnya 20 sudah sama kita," ungkap Doan, Senin (23/4/2018).

Diterangkan Doan, Anis Murzil terpilih sebagai Ketua KONI Pekanbaru berdasarkan pemilihan yang ilegal. Dari 28 cabor yang memiliki hak suara, 20 cabor menolak dan bergabung ke FPKA. Sementara 6 cabor yang diklaim, hanya 2 yang memiliki hak suara, dan 4 lainnya sudah habis dan tidak bergabung dengan KONI. 

"(Pelantikan) Hanya dihadiri oleh PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia,red), itu pun bukan Ketua PBSI. Yang lainnya gak tau siapa," sambungnya.

Kembali ke perihal pelantikan, Doan mengaku dirinya beserta pengurus cabor yang lain mendapat ancaman untuk tidak hadir dan membuat keributan saat prosesi pelantikan berlangsung. Ancaman itu, sebutnya, berasal dari oknum aparat keamanan.

"Bahkan mereka memakai salah satu aparat keamanan (untuk) mengancam semua ketua cabor agar tidak buat aksi (saat pelantikan). Terutama saya. Harusnya kalau kita mau memajukan KONI, mereka datang, komunikasi sama kita dengan baik. Ini kan tidak, main ancam," sebut Doan.

Atas sikap ini, Doan menegaskan pihaknya menolak Anis Murzil sebagai Ketua KONI Pekanbaru, dan meminta agar dilakukan ulang Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkorlub) KONI Pekanbaru berdasarkan keputusan BAORI sebelumnya.

"(Salah satu keputusan BAORI) Membentuk tim verifikasi (untuk Musorkorlub ulang). Ketua tim verifikasi sendiri itu tidak tahu. Saat kita tanya, mereka tak menjawab. Masa perintah walikota (Walikota Pekanbaru nonaktif, Firdaus). Hubungan dengan walikota kan cuma membina beliau," lanjut Ketua cabor Persatuan Tinju Nasional (Pertina) Pekanbaru itu seraya mengatakan pihaknya akan kembali melaporkan hal ini ke BAORI. "Kita akan ke BAORI lagi," pungkas Doan.

Sementara itu, Ketua Pengawas FPKA Yusliadi Tanjung alias Toy mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan siapapun yang menjadi pengurus KONI Pekanbaru. Namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Siapa pun pengurus, silakan. Cuma keputusan BAORI itu jelas memerintahkan KONI provinsi menunjuk careteker untuk memusdakan KONI Pekanbaru. Tapi ini tidak dilakukan. Kita sudah menyarankan, undang semua cabor. Tetapi ini tidak dilakukan," sebut Toy menambahkan.***