SeRiau - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mendapat tambahan relawan untuk maju dalam pemilihan Presiden 2019. Setelah Relawan Selendang Putih Nusantara (RSPN) yang lebih dulu ada, kini muncul relawan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR).

GNR rencananya hari ini (6/4) akan mendeklarasikan dukungan untuk Gatot maju di Pilpres. 

GNR mendeklrasikan dukungannya pada Gatot karena ada pernyataan kesiapan untuk maju sebagai Capres di Pemilu 2019 setelah pensiun dari TNI beberapa waktu lalu.

"Maka kami dari Gatot Nurmantyo Untuk Rakyat (GNR) akan melaksanakan deklarasi dukungan sebagai salah satu capres potensial," demikian bunyi keterangan tersebut. 

Deklarasi recananya akan digelar di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan Jumat siang.

Pasca pensiun awal April lalu, Gatot Nurmanto menunjukan sinyal siap bertarung di Pilpres 2019. Apalagi namanya masuk dalam bursi capres maupun cawapres. 

"Mengabdi kepada nusa bangsa tak selalu harus memanggul senjata. Mulai hari ini saya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa, anggota masyarakat sipil dan warga negara RI lainnya. Termasuk untuk memiliki hak memilih, juga hak dipilih saat pemilu mendatang," kata Gatot.

Relawan Minta Jokowi Jaga Kualitas Pemilu

Sebelumnya relawan untuk Gatot Nurmantyo sudah ada yakni Selendang Putih Nusantara (RSPN). RSPN berisi orang-orang yang mengagumi dan ingin Gatot menjadi Presiden. Karena itu mereka dikumpulkan dalam RSPN.

Ketua RSPN Rama Yumatha menyatakan lembaganya bertekad akan sekuat tenaga mengantarkan mantan Panglima TNI itu untuk jadi Presiden RI 2019-2024. Namun relawan menegaskan tidak akan menghalalkan segala cara. Karena itu diharapkan Pemilu 2019 digelar dengan adil dan demokratis.

"Kami akan berjuang baik-baik sesuai kaidah Pemilu jujur, adil dan demokratis," kata Ketua Relawan Selendang Putih Nusantara (RSPN) Rama Yumatha dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/4).

Rama mengatakan Presiden Joko Widodo bertanggung jawab dalam menjaga kualitas Pemilu 2019 dengan jujur dan adil tanpa ada rekayasa kriminilisasi.

"Presiden lah yang secara moral dan politik yang paling bertanggung jawab atas pemilu jujur, adil, dan demokratis di Indonesia," katanya.

Rama pun berharap masyarakat ikut memantau proses pemilu hingga hari pencoblosan pada 17 April 2019 mendatang.

Rama menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus menerapkan asas tak berpihak. Selainitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) juga diharapkan dapat segera merespons apabila terjadi indikasi kecurangan dalam proses pemilihan. (**H)

Sumber: CNN Indonesia